ANALISAPUBLIK.id | Tulungagung – Aliansi Masyarakat Tulungagung (Almasta) kembali menggelar aksi unjuk rasa meminta agar Pj. Bupati Tulungagung diganti. Kali ini ratusan massa itu mendatangi kantor DPRD setempat untuk menyuarakan keinginanya kepada anggota dewan agar wakil rakyat turut menggaungkan pergantian Pj Bupati.
Dengan mengendarai mobil, motor dan kendaraan bak terbuka massa Almasta juga membawa pengeras suara dan sounds horeg serta baleho dengan berbagai tulisan bernada SINDIRAN hujatan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah daerah.
Massa yang berangkat dari berbagai daerah di Tulungagung itu sebelumnya berkumpul di GOR Lembu Peteng sebagai titik kumpul, untuk kemudian menuju gedung DPRD. Sepanjang jalan yang dilalui hingga di lokasi unjuk rasa, mereka terus bergantian berorasi dan meneriakkan perjuangan untuk Tulungagung lebih baik.
“Saya berharap aksi ini dilakukan dengan cara yang professional tanpa ada anarkis. Jangan sampai terprofokasi untuk berbuat kerusakan. Mari kita suarakan keinginan kita dengan bapak bapak anggota dewan,” ujar ketua Almasta Arsoni dalam orasinya, Rabu (26/06/2024).
Massa Almasta saat melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Tulungagung
“Anwar Munawar dalam salah satu kordinator Almasta menyampaikan, tujuan Almasta adalah mendesak DPRD Tulungagung untuk mengusulkan Pj. Bupati Tulungagung diganti.
“Dengan kinerja seperti itu, kami meminta DPRD Tulungagung mengirim surat ke Kemendagri untuk mengganti Pj. Bupati,” katanya.
Selain tuntutan kepada Pj. Bupati aksi yang banyak diikuti oleh masyarakat Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo itu juga menuntut perbaikan jalan di lingkar Waduk Wonorejo yang rusak parah yang hampir tidak tersentuh perbaikan. Bahkan lebih dari itu, ketika masyarakat menuntut perbaikan jalan malah terjadi saling lempar tanggung jawab.
Mereka juga menuntut status jalan di selingkar wisata itu untuk diberikan kepada daerah agar lebih mudah untuk dikerjakan. Karena adanya Waduk Wonorejo tidak memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat.
“Kami murni memperjuangkan keluhan yang sudah puluhan tahun terjadi terkait status jalan lingkar wonorejo, tidak ada unsur politik,” ujar Dana, salah satu perwakilan masyarakat Wonorejo.
“Ketua DPRD Tulungagung Marsono saat menemui pendemo mengatakan, spirit yang dibawa oleh masyarakat Wonorejo terkait kebijakan selingkar waduk menjadi semangat untuk lebih tergerak untuk menyelesaikan masalah Wonorejo.
Namun begitu, status jalan di Wonorejo saat ini berada di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PDT).
“Kami sekali lagi akan mengirimkan tim untuk membahas kondisi jalan di waduk Wonorejo, karena tukar guling antara Perhutani dan PDT pun juga belum selesai,”ucapnya.
“Saat ditanya terkait tuntutan Almasta untuk menurunkan Pj. Bupati Tulungagung Heru Suseno dan permintaan agar DPRD Tulungagung mengusulkan atau mengirim surat kepada kemendagri agar Pj Bupati diganti, Marsono mengatakan perihal pergantian Pj. Itu bukan kewenangannya.
“Harus dibedakan kewenangan legislative dan eksekutif, itu ranah Kemendagri. Titik,” tegasnya,”pungkasnya. ( Endi S )