GRESIK, ANALISAPUBLIK.ID — Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mencegah bantuan dan program pemerintah salah sasaran.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman mengatakan, akurasi data menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Data yang tidak akurat akan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat. Sebaliknya, data yang akurat akan membuat penanganan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran,” kata Washil, Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah, mulai pekerjaan, usaha, jumlah anggota keluarga hingga kondisi ekonomi akibat bencana. Karena itu, DTSEN harus terus diperbarui dan tidak dapat diperlakukan sebagai data statis.
Pemkab Gresik juga mendorong integrasi DTSEN dengan Gresik SOYA, basis data kemiskinan daerah, agar berbagai program dapat diberikan sesuai kondisi dan kriteria penerima.
Washil meminta pemadanan dilakukan untuk mencegah tumpang tindih bantuan.
“Jangan sampai ada penerima yang mendapatkan program berulang, sementara masyarakat yang seharusnya menerima justru tidak mendapatkan,” tegasnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Ummi Khoiroh mengatakan, perubahan desil dalam DTSEN kerap dipertanyakan masyarakat karena dapat memengaruhi status penerima bantuan sosial.
Ia menegaskan penetapan desil bukan kewenangan Dinas Sosial. Dinsos berperan melakukan verifikasi dan pengecekan lapangan agar data sesuai kondisi riil.
Kepala BPS Kabupaten Gresik Indriya Purwaningsih menambahkan, perubahan desil tidak selalu berarti terjadi kesalahan data. Desil merupakan pemeringkatan relatif berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga dibandingkan masyarakat di sekitarnya.
“Perubahan desil tidak serta-merta berarti datanya salah,” ujarnya.
Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data didorong mengajukan pemutakhiran melalui kanal yang tersedia dengan dukungan desa, kelurahan maupun Dinas Sosial.
