SLEMAN, analisapublik.id – Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan kunjungan kerja ke Kelompok Wanita Tani (KWT) Tresno Nur Ati, Sembego, Maguwoharjo, Depok, Sleman, pada Kamis (11/9/2025). Kunjungan ini bertujuan meninjau potensi pertanian perkotaan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat, khususnya kelompok perempuan sebagai pionir KWT di wilayah Maguwoharjo.
Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, menegaskan peran strategis KWT dalam menopang ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian keluarga.
“KWT bukan hanya sekadar kelompok tani, tetapi wadah bagi warga, khususnya perempuan, untuk berdaya dan menyejahterakan keluarga. Semoga KWT Tresno Nur Ati bisa menjadi contoh KWT lainnya di DIY,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Andriana menyampaikan tiga hal penting: Pertama, kunjungan Komisi B merupakan bentuk nyata penyerapan aspirasi masyarakat akar rumput. Kedua, ia menegaskan fungsi DPRD DIY yang mencakup regulasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga, ia mendorong agar masyarakat aktif menyampaikan saran dan masukan.
Andriana juga mengingatkan agar KWT tidak hanya berorientasi pada prestasi perlombaan, tetapi tetap fokus menghasilkan manfaat nyata bagi warga. “KWT perlu terus berinovasi, menjaga kekompakan, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi memberi dampak lebih luas,” tambahnya.
Dukuh Sembego, Sarjono, menyambut positif kunjungan tersebut. Menurutnya, kehadiran anggota dewan memberi semangat baru bagi warga, terutama bagi KWT Tresno Nur Ati, kelompok tani, perikanan, ternak, hingga Gapoktan Kalurahan Maguwoharjo.
Sarjono mengungkapkan, KWT di Sembego lahir dari kondisi pekarangan kosong yang kurang terawat. Melalui lomba ketahanan pangan berbasis pekarangan, warga terdorong mengoptimalkan lahan hingga berkembang menjadi gerakan kolektif.
“Dari kegiatan ini kami merasakan tiga manfaat utama, yaitu ketahanan pangan semakin kuat, lingkungan dusun lebih bersih, dan wilayah bebas dari jentik nyamuk,” jelasnya.
Ia berharap kunjungan kerja Komisi B DPRD DIY memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah kalurahan, dan legislatif dalam mendukung pertanian perkotaan sebagai pilar ketahanan pangan sekaligus peningkatan kesejahteraan warga.
(Res)
