SURABAYA, analisapublik.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghadapi tantangan serius pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Hal ini menyusul adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp730 miliar. Untuk menutup defisit yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun ini, Pemkot Surabaya menggenjot berbagai inovasi dan strategi pembiayaan baru.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan pemangkasan anggaran yang signifikan itu memaksa jajarannya untuk berpikir kreatif.
“Jadi tahun 2026 itu berkurang Rp730 miliar. Karena itulah teman-teman pemerintah kota ini harus melakukan inovasi. Jadi yang seperti kami lakukan pembiayaan, kami sampaikan, itu sebenarnya adalah inovasi yang kami lakukan,” ujar Wali Kota Eri, Selasa (30/9/2025).
Skema Pembiayaan Jangka Panjang dan Efisiensi Rp50 Miliar
Wali Kota Eri menjelaskan salah satu strategi yang ditempuh Pemkot adalah skema pembiayaan jangka panjang untuk proyek infrastruktur. Menurutnya, pembangunan yang dikerjakan lebih awal di tahun 2026 akan lebih efisien dibandingkan bila dilakukan bertahap hingga 2029.
“Ketika ada pekerjaan yang di tahun sampai dengan 2029, kami bandingkan dengan kita kerjakan di tahun 2026, tapi kita bandingkan dengan setelah itu kita cicil, maka ini selisihnya Rp50 miliar. Lebih murah yang kita kerjakan di tahun 2026 dengan dicicil, itu yang pertama,” paparnya.
Selain efisiensi biaya, pembangunan infrastruktur juga dinilai akan mendorong kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Ia mencontohkan wilayah Wiyung, Gunung Sari, dan Banyu Urip yang akan terdampak positif ketika proyek jalan selesai.
“Ketika tahun 2026 sudah dikerjakan, maka secara otomatis ketika ada pekerjaan jalan seperti Wiyung, diversi Gunungsari, di Banyu Urip, maka NJOP-nya akan naik. Maka di situ tahun 2028 ada lonjakan sekitar Rp500 miliar untuk perubahan NJOP,” katanya.
Optimalkan Aset Daerah dan Soroti Opsen Pajak
Selain efisiensi pembangunan, Wali Kota Eri mengungkap bahwa Pemkot Surabaya juga menyiapkan strategi lain dengan mengoptimalkan aset daerah.
“Kita juga akan melakukan penyewaan aset. Aset kita kita bagi pada yang digunakan untuk padat karya, untuk kepentingan masyarakat, tapi juga harus ada yang kita sewakan. Agar apa? Agar ada pemasukan. Rp730 miliar ini juga bukan hal yang kecil,” tegasnya.
Di sisi lain, Wali Kota Eri menyinggung soal penerimaan dari opsen pajak yang dinilainya belum memberikan dampak signifikan, meski persentasenya naik. Ia menjelaskan bahwa adanya aturan pemerataan membuat persentase yang diterima Pemkot tidak sesuai dengan angka yang dijanjikan.
“Sehingga walaupun 66 persen, dapatnya seperti tahun kemarin hanya naik Rp200 miliar. Sehingga ini yang harus kita tutup,” jelasnya.
Anggaran Pendidikan Tetap Prioritas: Beasiswa untuk Keluarga Miskin
Meskipun pendapatan 2026 diperkirakan berkurang hingga Rp1 triliun, Wali Kota Eri memastikan berbagai program prioritas, terutama pada sektor pendidikan, tetap berjalan.
“Meskipun kita ada potongan, insyaallah di tahun depan, anggaran untuk pendidikan, untuk beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya, khusus untuk keluarga yang memang kita utamakan untuk keluarga miskin dan pra-miskin, satu rumah, anaknya saya satu ambil, saya kuliahkan sampai lulus,” terangnya.
Untuk jenjang SMA, Pemkot akan memberikan bantuan sebesar Rp3,5 juta setahun bagi anak dari keluarga miskin dan pra-miskin. Wali Kota Eri menambahkan, program beasiswa ini diharapkan dapat membantu anak-anak Surabaya melanjutkan pendidikan di sekolah swasta tanpa terbebani biaya tambahan.
“Sehingga harapan ketika sekolah swasta nanti menerima anak Surabaya yang SMA, sudah dapat BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) dan BOSNAS (Bantuan Operasional Sekolah Nasional) dari pusat dan provinsi, maka tidak ada lagi uang gedung dan lain-lain. Nanti kami akan koordinasi dengan provinsi,” pungkasnya.
(Res)
