UMP Jatim 2027 ditetapkan Rp2,73 juta, naik 11,57 persen dari 2026, tetapi masih di bawah estimasi kebutuhan hidup layak Rp3,74 juta.
Surabaya, analisapublik.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan atau naik 11,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya melalui keputusan gubernur tertanggal 21 November 2026.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027.
Besaran UMP tersebut meningkat Rp283.119,32 dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp2.446.880,68.
Ketentuan UMP Jawa Timur 2027 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Penetapan upah minimum tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, termasuk inflasi Jawa Timur sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 persen.
Meski mengalami kenaikan, UMP Jawa Timur 2027 masih berada di bawah estimasi kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp3.742.675 per bulan.
Selisih antara UMP yang ditetapkan dan estimasi KHL mencapai Rp1.012.675 atau sekitar 27,06 persen dari nilai kebutuhan hidup layak tersebut.
Dalam pembahasan pengupahan, kalangan serikat pekerja sebelumnya mengusulkan besaran upah yang mengacu pada kebutuhan hidup layak sebagai salah satu pertimbangan untuk menjaga daya beli pekerja.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan UMP melalui mekanisme pengupahan dengan mempertimbangkan indikator ekonomi dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Penetapan UMP tingkat provinsi menjadi bagian dari rangkaian kebijakan pengupahan sebelum penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Pengumuman UMK Jawa Timur 2027 dijadwalkan pada 25 November 2026.
Besaran UMK masing-masing daerah akan ditetapkan melalui keputusan tersendiri sesuai mekanisme pengupahan yang berlaku.
Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa kebijakan pengupahan harus memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.
“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Khofifah di Surabaya, Minggu (22/11/2026).
Menurut Khofifah, kenaikan upah diarahkan untuk menjaga kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan tetap memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
“Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” kata Khofifah.
Khofifah juga meminta pengusaha mempersiapkan penyesuaian penggajian sebelum ketentuan UMP 2027 diberlakukan.
“Saya minta pengusaha menyiapkan penyesuaian penggajian sebelum ketentuan ini berlaku dan menjelaskan pelaksanaannya kepada pekerja,” tegasnya.
REPORTER: Rijen Senario
REDAKTUR: Aris Setyoadji





