Oleh: Abdul Rasyid *)
Kamis, 19 November 2026
Berdasarkan siaran pers resmi Bank Indonesia (BI), Rabu (18/11/2026), Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada tanggal, 17-18/11/2026 memutuskan menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin dari 5,75% menjadi 6,00%. Kebijakan ini merupakan langkah untuk memperkuat stabilisasi rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan menjaga inflasi 2026–2027 dalam sasaran 2,5% ± 1%.
Ada dua persoalan yang perlu dicermati.
Pertama, tekanan eksternal akibat ketidakpastian geopolitik, tingginya imbal hasil obligasi Amerika Serikat, serta penguatan dolar AS yang membuat investor lebih selektif menempatkan modal di negara berkembang.
Kedua, tekanan terhadap rupiah yang berpotensi meningkatkan biaya impor bahan baku industri, energi, pangan, obat-obatan, dan barang modal.
Kebijakan tersebut memang memiliki alasan ekonomi yang rasional. Namun, konsekuensinya juga harus diperhitungkan: meningkatnya biaya kredit, tekanan terhadap investasi, potensi bertambahnya beban pembiayaan APBN, dan melemahnya daya beli masyarakat.
Persoalannya, bagaimana menyelamatkan rupiah tanpa mengorbankan ekonomi rakyat?
Kredit Mahal, UMKM dan Dunia Usaha Tertekan
Kenaikan BI-Rate dapat memengaruhi biaya dana perbankan dan selanjutnya bunga kredit. Meskipun penyesuaiannya tidak otomatis dan berbeda antarbank, kredit modal kerja, investasi, KPR, serta pembiayaan konsumsi berpotensi menjadi lebih mahal.
Bagi perusahaan besar, kenaikan biaya pembiayaan mungkin masih dapat diatasi melalui efisiensi. Namun, bagi UMKM dengan margin keuntungan terbatas, tambahan beban bunga dapat mengurangi kemampuan produksi, menghambat ekspansi, bahkan mengancam keberlangsungan usaha.
Padahal, UMKM merupakan bagian penting perekonomian nasional dan sumber penghidupan masyarakat. Jika akses pembiayaan produktif semakin mahal, dampaknya bukan hanya dirasakan pengusaha, melainkan juga pekerja, pendapatan keluarga, dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Kebijakan moneter harus diimbangi kebijakan makroprudensial yang mendukung penyaluran kredit produktif. Stabilitas keuangan jangan sampai membuat sektor ekonomi rakyat semakin sulit berkembang.
Beban APBN dan Risiko Investasi
Kenaikan suku bunga juga berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baru dapat membutuhkan imbal hasil lebih tinggi, sementara pembiayaan kembali utang yang jatuh tempo berpotensi menjadi lebih mahal. Namun, utang berbunga tetap tidak otomatis mengalami kenaikan bunga.
Pemerintah perlu memperkuat disiplin fiskal, meningkatkan kualitas belanja, mengoptimalkan penerimaan pajak, dan menutup potensi kebocoran anggaran. Jangan sampai ruang fiskal pembangunan semakin sempit karena beban pembayaran bunga, sementara pendidikan, kesehatan, infrastruktur produktif, dan perlindungan sosial membutuhkan pembiayaan memadai.
Pada sisi investasi, bunga tinggi dapat membuat pengusaha menunda pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan ekspansi usaha. Selain itu, masuknya investasi portofolio ke instrumen rupiah tidak boleh disamakan dengan investasi langsung yang membangun industri dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Pertumbuhan Ekonomi 2027, Antara Optimisme dan Perlambatan
BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2026 sebesar 5,47% secara tahunan. Sementara itu, inflasi Oktober mencapai 3,23%, dengan inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) sebesar 5,81%. Rupiah pada 17 November tercatat Rp18.245 per dolar AS berdasarkan siaran pers BI, sedangkan cadangan devisa akhir Oktober mencapai US`$146,8 miliar.
Data tersebut menunjukkan ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan, tetapi tekanan eksternal dan harga pangan tetap perlu diwaspadai.
Untuk 2027, pertumbuhan sekitar 5% masih berpeluang dicapai apabila rupiah stabil, investasi produktif berlanjut, konsumsi rumah tangga terjaga, dan kualitas belanja pemerintah membaik. Sebaliknya, bunga tinggi yang berlangsung terlalu lama berpotensi menekan kredit, investasi, dan daya beli.
Pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari angka PDB. Kualitas pertumbuhan harus tercermin dalam peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, produktivitas, dan pemerataan ekonomi.
Amanat Konstitusi, Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat
Dalam perspektif hukum, Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta perubahannya menegaskan tujuan BI mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sementara itu, Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menegaskan pengelolaan APBN harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Lebih mendasar, Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan demokrasi ekonomi berdasarkan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan kemandirian.
Artinya, stabilitas moneter harus berjalan seiring dengan keadilan ekonomi. UMKM, petani, nelayan, pekerja, dan masyarakat berpenghasilan rendah tidak boleh menjadi pihak yang paling berat menanggung dampak penyesuaian ekonomi.
Bank Indonesia harus menjalankan kebijakan moneter secara terukur. Pemerintah wajib menjaga kualitas APBN, memperkuat perlindungan sosial, mengendalikan inflasi pangan, serta menjamin akses pembiayaan produktif. DPR juga harus menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.
Kenaikan BI-Rate menjadi 6% bukan alasan untuk pesimistis terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Namun, kebijakan ini harus menjadi momentum memperkuat koordinasi moneter dan fiskal, bukan sekadar mengandalkan kenaikan suku bunga untuk menyelesaikan persoalan ekonomi.
Jangan sampai rupiah berhasil diselamatkan, tetapi UMKM kehilangan daya hidup, investasi melemah, lapangan pekerjaan menyusut, dan daya beli rakyat semakin tertekan.
Keberhasilan ekonomi nasional bukan hanya diukur dari stabilitas mata uang dan tingginya angka pertumbuhan, melainkan dari kemampuan negara menghadirkan pekerjaan, kesejahteraan, kesempatan berusaha, dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat.
Stabilitas rupiah harus menjadi jalan menuju kesejahteraan rakyat, bukan tujuan yang mengorbankan ekonomi rakyat.
*) Penulis: Abdul Rasyid – Sekjen DPP LPKAN Indonesia, Aktivis, Pemerhati Kebijakan Publik, Pendidikan, dan Kebudayaan. Aktif menulis isu-isu politik, sosial, dan budaya di berbagai media nasional.









