Oleh: H. Muhajir Wahyu Ramadhan | Abahtindik
Harga pangan boleh naik turun. Namun, bagi rakyat kecil, setiap kenaikan harga berarti ada kebutuhan lain yang mungkin harus dikorbankan. Penghasilan belum tentu bertambah, sementara kebutuhan dapur tidak bisa ditunda.
Menjelang Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober 2026, muncul pertanyaan mendasar: ketika pemerintah berbicara tentang ketahanan pangan dan ketersediaan stok, apakah masyarakat benar-benar mampu membeli kebutuhan pangannya?
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Selasa (13/10/2026), pukul 08.40 WIB, mencatat harga rata-rata nasional cabai rawit merah Rp105.300 per kilogram, cabai merah keriting Rp88.350, beras medium kualitas I Rp16.600, dan telur ayam ras Rp29.700.
Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya ada ibu rumah tangga yang harus menghitung ulang uang belanja, pedagang kecil yang kesulitan mempertahankan harga jual, serta pekerja yang terpaksa menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan September 2026 sebesar 3,28 persen. Angka ini menggambarkan kenaikan harga secara umum, bukan berarti seluruh bahan pangan mengalami kenaikan serentak. Namun, tekanan dari sejumlah komoditas tetap menjadi persoalan serius bagi keluarga berpenghasilan terbatas.
Di sinilah keberhasilan kebijakan pangan seharusnya diuji.
Pemerintah memiliki berbagai instrumen pengendalian harga, mulai dari penguatan cadangan pangan, stabilisasi pasokan, pengawasan distribusi, hingga intervensi pasar.
Namun, rakyat tidak makan laporan. Rakyat membutuhkan pangan yang tersedia, bergizi, dan terjangkau.
Persoalannya, keterjangkauan harga bagi konsumen juga harus berjalan seiring dengan kesejahteraan petani dan peternak. Jangan sampai masyarakat membayar mahal, sementara produsen justru kesulitan memperoleh keuntungan yang layak.
Karena itu, pengendalian harga tidak cukup mengandalkan operasi pasar sesaat. Pemerintah perlu memastikan distribusi berjalan efisien, mengawasi praktik perdagangan yang merugikan, serta menjaga keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen.
Ketahanan pangan bukan semata persoalan produksi melimpah atau gudang penyimpanan yang penuh. Keberhasilannya harus tercermin dari kemampuan keluarga membeli beras, telur, sayuran, dan kebutuhan bergizi tanpa harus mengorbankan biaya pendidikan maupun kesehatan.
Hari Pangan Sedunia seharusnya menjadi momentum evaluasi kebijakan, bukan sekadar panggung seremonial dan pidato keberhasilan.
Apa artinya stok pangan melimpah apabila masih ada keluarga yang harus mengurangi kualitas makanannya karena penghasilan tidak mencukupi?
Memang, harga pangan dipengaruhi cuaca, musim, biaya produksi, distribusi, dan dinamika pasar. Namun, persoalan yang terus berulang tidak boleh selamanya dijawab dengan alasan yang sama tanpa perbaikan nyata.
Rakyat tidak menuntut seluruh harga selalu murah. Mereka menginginkan harga yang wajar, penghasilan yang layak, dan kepastian bahwa kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi.
Jangan sampai ketahanan pangan terlihat berhasil dalam laporan pemerintah, tetapi belum sepenuhnya hadir di meja makan rakyat.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan seberapa banyak angka pencapaian diumumkan, melainkan seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat.
Dan pertanyaannya tetap sama: sampai kapan rakyat harus terus diminta bersabar, sementara harga kebutuhan dapur berulang kali menguji kemampuan mereka untuk bertahan?
— ABAHTINDIK
