JAKARTA | analisapublik.id — Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan terkait keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BOP). Ia mengimbau publik memberi ruang bagi Prabowo Subianto untuk menjalankan strategi diplomasi yang sedang ditempuh.
Pernyataan itu disampaikan LaNyalla usai Presiden Prabowo menggelar pertemuan tertutup dengan para mantan Menteri Luar Negeri dan pegiat diplomasi, Rabu (4/2/2026). Dalam forum tersebut, Presiden menegaskan satu hal yang dianggap krusial: posisi Indonesia terhadap isu Palestina tidak berubah. Komitmen pada keadilan dan solusi dua negara tetap menjadi garis utama kebijakan luar negeri.
Menurut LaNyalla, Presiden juga menjelaskan alasan Indonesia memilih terlibat di BOP. Hingga saat ini, forum tersebut dinilai sebagai satu-satunya inisiatif diplomasi internasional yang masih berjalan aktif untuk menghentikan perang. Karena itu, Indonesia bersama tujuh negara lain—yang mayoritas penduduknya Muslim—memilih masuk ke dalam forum, bukan berdiri di luar.
“Penjelasan Presiden, termasuk masukan dari para mantan Menlu, sudah cukup terang. Sikap Indonesia soal Palestina dan Israel tetap dijaga. Jadi masyarakat sebaiknya tidak panik dan mengikuti prosesnya,” kata LaNyalla, Kamis (5/2/2026).
Ia mengakui, di ruang publik beredar banyak kekhawatiran. Mulai dari potensi dominasi Ketua BOP Donald Trump, hingga bayang-bayang pengaruh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun, kata LaNyalla, semua kekhawatiran itu telah disampaikan langsung dan dijawab secara terbuka oleh Presiden.
Bahkan, delapan negara dengan mayoritas penduduk Muslim—termasuk Indonesia—disebut sudah dua kali menggelar pertemuan internal untuk menyamakan sikap di dalam BOP. Tujuannya jelas: memastikan agenda kemanusiaan tetap menjadi prioritas.
LaNyalla menekankan, langkah yang dibawa Indonesia bersifat bertahap dan realistis. Dalam jangka pendek, targetnya sederhana namun mendesak:
menghentikan pembunuhan warga sipil di Gaza dan membuka akses bantuan kemanusiaan. “Kalau target kemanusiaan itu saja gagal dicapai, Presiden tegas. Indonesia bersama tujuh negara Muslim lain siap menarik diri,” ujarnya.
Dalam pemaparan di hadapan para mantan diplomat, Presiden Prabowo disebut menyampaikan tiga garis besar sikap Indonesia. Pertama, keberadaan Indonesia dan tujuh negara Muslim lain di BOP dimaksudkan sebagai penyeimbang, agar keputusan forum tidak melenceng dari prinsip keadilan dan tetap berpihak pada rakyat Palestina.
Kedua, keterlibatan Indonesia bukan keputusan sepihak. Langkah tersebut merupakan hasil konsultasi intensif dengan negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Yordania, yang sepakat mempertahankan solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian.
Ketiga, diplomasi yang dijalankan bersifat pragmatis. Setiap kontribusi—baik dana maupun gagasan—difokuskan untuk mengurangi penderitaan warga Gaza dan mendukung kemerdekaan Palestina. Opsi keluar dari BOP tetap terbuka jika forum tersebut gagal memenuhi tujuan kemanusiaan.
Presiden juga mengakui, meski BOP berada di luar kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk sementara inilah satu-satunya kanal diplomasi yang masih bergerak aktif dalam upaya menghentikan kekerasan di Gaza.
Sementara itu, para mantan Menteri Luar Negeri yang hadir mengapresiasi keterbukaan Presiden. Mereka menilai Prabowo tidak menutup-nutupi risiko, bahkan memetakan potensi “ranjau” diplomatik yang bisa dihadapi Indonesia ke depan. Diskusi berlangsung dua arah, dengan kritik dan masukan disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi tawar Indonesia di level internasional.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah mantan Menteri Luar Negeri, di antaranya Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, Retno Marsudi, dan Dino Patti Djalal, serta sejumlah pegiat diplomasi dan anggota DPD RI.
Reporter: Kiki Juanda
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
