Jakarta, analisapublik.id Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diterbitkan pemerintah berfokus pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Selain memperkuat sektor penangkapan, kebijakan tersebut juga dirancang untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan nasional.
Hal tersebut disampaikan Trenggono saat menerima audiensi Gerakan Nelayan Pantura di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (17/12). Dalam pertemuan tersebut, ia memastikan bahwa KKP terus menyempurnakan regulasi agar lebih berpihak kepada para nelayan.
Transformasi PNBP dan Penangkapan Terukur
Salah satu poin penting yang dibahas adalah perubahan skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sistem pra-produksi menjadi pasca-produksi. Melalui skema ini, nelayan diperbolehkan melaut terlebih dahulu, dan kewajiban pajak hanya akan dihitung berdasarkan jumlah tangkapan yang didapat.
”Kami ingin nelayan fokus melaut. Berapa pun hasilnya, kita hitung bersama. Ini adalah upaya nyata kami untuk meringankan beban operasional nelayan,” ujar Trenggono.
Selain itu, KKP mendorong penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan di wilayah penangkapan tertentu, mencegah konflik antarnelayan, serta menekan biaya operasional agar nelayan tidak perlu melaut terlalu jauh.
Kepastian Hukum di Laut
Merespons keluhan nelayan terkait pengawasan di laut, Trenggono memastikan bahwa fungsi pengawasan hadir untuk memberikan kepastian hukum, bukan untuk mempersulit aktivitas nelayan. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain guna menyelaraskan prosedur di lapangan.
”Kami akan berkoordinasi agar tidak ada lagi kesalahpahaman. Jika ada kekurangan dokumen, kami upayakan penyelesaian di darat agar nelayan tetap nyaman bekerja di laut,” tambahnya.
Aspirasi Nelayan Pantura
Di sisi lain, Ketua Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, menyampaikan bahwa selama ini nelayan telah berupaya patuh terhadap aturan dan tertib membayar pajak. Namun, mereka masih kerap menemui kendala teknis saat beroperasi, terutama terkait distribusi BBM dan pemeriksaan dokumen kapal di tengah laut.
”Kami berharap kebijakan KKP benar-benar melindungi kami. Kami ingin kepastian bahwa saat melaut, kami bisa bekerja dengan tenang tanpa gangguan teknis dokumen yang seharusnya bisa selesai di darat,” ungkap Kajidin.
Menutup pertemuan tersebut, Menteri Trenggono menegaskan komitmennya untuk menjadikan nelayan sebagai “tuan rumah” di negeri sendiri, termasuk melalui program pendukung seperti pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
