SURABAYA, analisapublik.id – Pemulihan pascabencana erupsi Gunung Semeru tidak boleh hanya fokus pada perbaikan infrastruktur semata. Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, menegaskan bahwa penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, dan pelaku wisata adalah fondasi strategis untuk keberhasilan pemulihan yang berkelanjutan.
“Penguatan koordinasi tidak hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga mengurangi risiko misinformasi, salah distribusi bantuan, dan potensi konflik kepentingan di lapangan. Kolaborasi ini menjadi landasan agar setiap elemen yang terlibat dapat bekerja secara harmonis, terukur, dan berkelanjutan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan,” ujar Zita.
Pernyataan ini disampaikan Zita saat mengunjungi posko pengungsian SD Negeri 2 Pronojiwo dan lokasi terdampak erupsi pada Sabtu (22/11/2025). Dalam kunjungan tersebut, Zita didampingi oleh Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma.
Zita menjelaskan, koordinasi yang efektif sangat krusial untuk memastikan semua kebijakan dan tindakan lapangan selaras dengan rencana penanganan nasional.
Pemerintah Daerah (Pemkab Lumajang) berperan sebagai pengendali utama informasi, penentuan titik prioritas pemulihan, dan pembagian tugas antarinstansi.
Relawan diingatkan untuk bekerja sesuai mekanisme pos komando yang ditetapkan, sehingga penyaluran bantuan berjalan tertib, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan duplikasi.
Substansi kebijakan ini menunjukkan bahwa pemulihan Semeru bukan sekadar menata kembali infrastruktur, melainkan membangun sistem yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan koordinasi yang kuat, risiko salah informasi, distribusi bantuan tidak merata, dan potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan.
Pelaku wisata juga menjadi bagian integral dalam kerangka koordinasi ini. Inventarisasi kerusakan usaha pariwisata dilakukan untuk memahami dampak langsung erupsi.
Selanjutnya, strategi pembukaan kembali jalur wisata disusun secara bertahap dan aman, disertai edukasi mitigasi wisata. Tujuannya adalah agar konsep “wisata aman bencana” dapat diterapkan secara nyata, memberikan jaminan keamanan bagi pengunjung maupun masyarakat lokal.
Zita menekankan, kolaborasi ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang menyeluruh: menyeimbangkan aspek fisik, sosial, dan budaya, sekaligus memperkuat kapasitas lokal untuk menghadapi bencana di masa depan.
“Pemulihan yang harmonis dan terukur ini diharapkan menjadi model pengelolaan bencana di kawasan wisata nasional, sekaligus memastikan Semeru tetap menjadi destinasi yang aman, lestari, dan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat,” tutupnya.
(Res)
