Oleh: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
PEMERINTAH boleh terus mengajak masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum.
Ajakan itu masuk akal. Jalan semakin padat, kendaraan terus bertambah, kemacetan membuang waktu dan bahan bakar, sementara polusi ikut meningkat.
Namun pertanyaannya sederhana:
Apakah angkutan umum kita sudah cukup mudah sehingga rakyat rela meninggalkan motornya di rumah?
Pertanyaan itu makin relevan ketika DPRD Jawa Timur membahas Raperda Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi Jawa Timur.
Gagasannya penting. Sebab transportasi publik bukan sekadar menyediakan bus, halte, atau terminal. Masyarakat membutuhkan perjalanan yang benar-benar tersambung dari rumah hingga tempat tujuan.
Surabaya telah memiliki Suroboyo Bus, WiraWiri Suroboyo, dan Trans Semanggi Suroboyo. Di tingkat provinsi, Trans Jatim juga terus berkembang menghubungkan sejumlah kawasan antardaerah.
Semua patut diapresiasi.
Tetapi keberhasilan transportasi publik jangan hanya dihitung dari jumlah armada dan koridor.
Rakyat menghitungnya dengan ukuran yang jauh lebih sederhana.
Berapa lama menunggu?
Berapa kali harus berganti kendaraan?
Dari rumah menuju halte naik apa?
Dari halte menuju tempat kerja harus berjalan berapa jauh?
Ketika pulang malam, apakah angkutan masih tersedia?
Di situlah persoalannya.
Masyarakat memilih sepeda motor bukan semata karena tidak peduli kemacetan. Motor dipilih karena praktis, fleksibel, tidak perlu menunggu, dan dapat mengantar hampir sampai tujuan.
Kalau pemerintah ingin masyarakat berpindah ke angkutan umum, kepraktisan itu harus dijawab dengan kualitas pelayanan.
Bus utama harus didukung feeder. Halte harus mudah dijangkau. Jadwal harus pasti. Waktu tunggu jangan terlalu lama. Antarmoda harus tersambung. Trotoar menuju halte pun harus layak.
Jangan sampai busnya bagus, tetapi masyarakat harus berjalan jauh tanpa trotoar hanya untuk mencapainya.
Kalau perjalanan 30 menit menggunakan motor berubah menjadi satu setengah jam dengan angkutan umum, sulit menyalahkan rakyat ketika tetap memilih kendaraan pribadi.
Bagi pekerja, waktu adalah uang. Terlambat bekerja bisa memengaruhi penghasilan. Bagi pedagang, terlambat membuka usaha dapat berarti kehilangan pembeli.
Karena itu, transportasi publik bukan sekadar urusan kendaraan. Ini menyangkut kepastian kehidupan sehari-hari.
Raperda transportasi publik terintegrasi Jawa Timur layak didukung. Namun jangan berhenti menjadi dokumen bagus di ruang rapat.
Integrasi harus benar-benar terasa di jalan. Provinsi tersambung dengan kabupaten dan kota. Bus utama bertemu feeder. Terminal terkoneksi dengan stasiun. Permukiman memiliki akses menuju simpul transportasi.
Pada akhirnya, rakyat tidak perlu terus disuruh meninggalkan kendaraan pribadi.
Berikan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau, tepat waktu, dan benar-benar tersambung.
Kalau naik angkutan umum lebih mudah daripada membawa motor, rakyat akan berpindah dengan sendirinya.
Kalau ingin rakyat meninggalkan motor di rumah, jangan hanya menyuruh.
Benahi dulu angkutan umumnya.
– abahtindik –
