SURABAYA, analisapublik.id – Pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep memperkuat pengawasan dan transparansi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Langkah ini dilakukan melalui sosialisasi intensif Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat. Upaya ini diklaim menjadi strategi vital untuk memastikan alokasi pupuk tepat sasaran dan mendukung ketahanan pangan lokal.
Kegiatan sosialisasi yang dipimpin oleh Koordinator Penyuluh (Korluh) Pertanian Kecamatan Giligenting, Su’udi, ini berlangsung di rumah Ketua Kelompok Tani Barokah, Desa Aenganyar, Kamis (16/10/2025).
Menurut Su’udi, RDKK bukan sekadar formulir, melainkan dokumen utama yang menjadi pintu gerbang dalam proses pengajuan pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, akurasi data dalam RDKK sangat menentukan kelancaran distribusi.
“Kami ingin para petani memahami alur dan prosedur pengisian RDKK secara akurat. Data yang benar akan memperlancar proses distribusi pupuk bersubsidi agar tidak ada kendala di lapangan, baik dalam hal waktu maupun jumlah,” jelas Su’udi.
Edukasi Dosis dan Jadwal Penyaluran
Dalam sosialisasi tersebut, para penyuluh tidak hanya fokus pada teknis pengisian RDKK. Mereka juga memaparkan secara rinci mengenai jenis pupuk bersubsidi yang tersedia, dosis pemakaian yang direkomendasikan sesuai komoditas, serta jadwal penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah.
Pendekatan edukatif ini bertujuan agar petani tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi bertransformasi menjadi pengelola produktivitas pertanian yang mandiri dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda penguatan sektor pertanian nasional.
Ketua Kelompok Tani Barokah, Nur Salim, yang mewakili Gapoktan Giligenting, menyambut baik langkah transparansi ini. “Sosialisasi ini sangat bermanfaat. Kami jadi tahu cara mengisi RDKK dengan benar dan paham kapan serta bagaimana pupuk akan disalurkan. Semoga dengan penyaluran yang lebih tertib, hasil panen bisa meningkat,” ujarnya.
Strategi Efisiensi untuk Kesejahteraan Petani
Program sosialisasi RDKK ini merupakan bagian integral dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan melalui efisiensi sistem distribusi pupuk bersubsidi.
Dengan basis data petani yang valid dan kebutuhan yang terukur, pemerintah berharap dapat meminimalisasi problem klasik seperti penumpukan atau kekurangan pupuk di tingkat kelompok tani.
“Harapan kami, dengan penyaluran pupuk yang semakin tertib dan sesuai kebutuhan, produktivitas pertanian di Kecamatan Giligenting terus meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani,” tutup Su’udi, menandaskan bahwa transparansi adalah kunci keberlanjutan program subsidi.
(Res)
