Surabaya – analisapublik.id | Persidangan penetapan perwalian anak digelar secara serentak di 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur pada Kamis (16/7/2026). Melalui kegiatan tersebut, sebanyak 447 anak memperoleh penetapan wali yang sah dari pengadilan.
Persidangan terlaksana melalui sinergi Jaksa Pengacara Negara pada seluruh Kejaksaan Negeri di Jawa Timur dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di masing-masing daerah.
Program yang diinisiasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada anak, terutama mereka yang kehilangan pengasuhan orang tua atau belum memiliki wali yang sah.
Penetapan perwalian menjadi dasar penting dalam pemenuhan hak-hak keperdataan anak. Dengan adanya wali yang diakui secara hukum, anak akan lebih mudah memperoleh kepastian identitas, mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta mendapatkan perlindungan dalam pengurusan berbagai kepentingan hukum.
Putusan pengadilan tersebut juga memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas kepada wali dalam mengasuh, mendampingi, serta mewakili kepentingan anak dalam tindakan hukum yang diperlukan.
Pelaksanaan sidang secara serentak ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan anak yang inklusif dan berkelanjutan. Program tersebut sekaligus mendukung agenda reformasi hukum dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Melalui penetapan perwalian, negara tidak hanya memberikan status hukum kepada wali, tetapi juga memastikan anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh, memperoleh perlindungan, dan meraih masa depan yang layak.
