Analisapublik.id – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa program pembangunan nasional akan tetap berjalan meskipun anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk tahun 2025 mengalami pemangkasan sebesar 80 persen dari total Rp 110,95 triliun.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Kementerian PUPR bisa mendukung swasembada pangan. Irigasi dan jalan daerah satu paket, itu yang utama. Program-program ke depan tetap berjalan secara bertahap,” ujar Dody usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Dody menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini masih dalam tahap evaluasi. Berdasarkan catatan terakhir, total anggaran yang dipotong mencapai Rp 81 triliun. Namun, angka ini bisa berubah tergantung pada prioritas program yang ditetapkan pemerintah.
“Masih kami review. Mana yang harus diajukan ulang, akan kami ajukan. Tapi untuk saat ini, nilai pemangkasan masih di angka Rp 81 triliun,” katanya.
Pemangkasan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Kebijakan ini mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun.
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menambahkan bahwa dengan pemotongan sebesar 80 persen, anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2025 hanya tersisa sekitar Rp 29,95 triliun.
“Efisiensi anggaran mencapai Rp 81 triliun,” ujarnya dalam pertemuan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Dengan kondisi ini, Kementerian PUPR akan lebih selektif dalam menetapkan program prioritas, terutama yang mendukung ketahanan pangan dan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada masyarakat. (wak)