Surabaya – analisapublik.id | Forum Lintas Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Indonesia (FORJASI) memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Konstruksi Jawa Timur 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Kegiatan tersebut dinilai tidak hanya menjadi ajang pameran industri konstruksi, tetapi juga wadah strategis untuk menghimpun berbagai persoalan dan masukan dari pelaku usaha jasa konstruksi di Indonesia.
Ketua FORJASI, R. Mohammad Ali, menilai Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 telah membuka ruang pertukaran informasi yang melibatkan pelaku usaha, pabrikan, distributor, asosiasi profesi, hingga pemerintah. Menurutnya, Jawa Timur telah menunjukkan keberanian menjadi laboratorium kebijakan yang mampu menjembatani kebutuhan sektor konstruksi nasional.
“Expo ini membuktikan Pemprov Jawa Timur memiliki keberanian untuk menjadi laboratorium kebijakan. Minimal melalui kegiatan ini terjadi lintas informasi yang sangat membantu pelaku usaha jasa konstruksi dari berbagai daerah di Indonesia,” ujar Ali dalam keterangannya.
Berdasarkan hasil pengamatan FORJASI selama pelaksanaan expo, sejumlah persoalan yang dihadapi sektor konstruksi saat ini dinilai semakin kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kenaikan harga material konstruksi yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan proyek pemerintah.
FORJASI mencatat harga semen Portland kemasan 50 kilogram saat ini berada pada kisaran Rp51.700 hingga Rp70.000 per zak, atau naik sekitar 15–20 persen dibandingkan asumsi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada sejumlah proyek APBD Tahun Anggaran 2026. Selain itu, harga aspal hotmix AC-WC mencapai sekitar Rp1,27 juta per ton, belum termasuk biaya base course dan mobilisasi.
Kondisi tersebut diperberat oleh kenaikan harga bahan bakar minyak serta fluktuasi nilai tukar rupiah yang berdampak pada meningkatnya harga berbagai komponen impor pendukung sektor konstruksi. Akibatnya, tekanan terbesar dirasakan oleh kontraktor skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengerjakan proyek pemerintah maupun swasta.
Ali menegaskan bahwa hasil diskusi, temuan lapangan, dan masukan yang terkumpul selama penyelenggaraan Konstruksi Jawa Timur 2026 seharusnya tidak berhenti sebagai bahan evaluasi daerah semata. Ia mendorong agar seluruh hasil expo dirumuskan menjadi rekomendasi resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah pusat, khususnya kementerian yang membidangi keuangan dan infrastruktur.
FORJASI mengusulkan tiga langkah strategis. Pertama, penyusunan formula nasional penyesuaian HPS untuk material yang memiliki tingkat volatilitas tinggi seperti semen, aspal, dan BBM sehingga perencanaan proyek lebih sesuai dengan kondisi pasar aktual. Kedua, pembentukan skema jaminan arus kas bagi UMKM konstruksi melalui dukungan perbankan Himbara dan penjaminan negara untuk proyek bernilai di bawah Rp10 miliar. Ketiga, pelaksanaan audit mutu terbuka secara nasional melalui publikasi hasil uji laboratorium aspal dan beton pada proyek-proyek strategis APBN maupun APBD guna meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.
Menurut FORJASI, Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat aktivitas konstruksi nasional sehingga berpotensi menjadi motor lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan pembangunan dan pelaku usaha konstruksi di daerah.
Ali menegaskan bahwa efisiensi pembangunan harus tetap berjalan beriringan dengan kualitas hasil pekerjaan.
“Efisiensi boleh dilakukan, tetapi mutu tidak boleh dikorbankan. Rupiah melemah boleh, BBM naik boleh, tetapi pembangunan harus tetap berjalan dengan tata kelola yang benar dan kualitas yang terjaga,” tegasnya.
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
Sumber: Harian Indonesia News
