SURABAYA , Analisapublik.id — Pemerintah Kota Surabaya kembali menjadi kiblat tata kelola pemerintahan di Jawa Timur. Kali ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengirimkan jajaran pejabat terasnya untuk mempelajari resep rahasia Surabaya dalam mengelola anggaran dan mengoptimalkan pajak daerah melalui sistem digital.
Dalam kunjungan kerja di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Kamis (8/1/2026), Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, mengaku datang membawa “mandat” khusus dari Bupati Sidoarjo untuk membedah manajemen proyek dan efisiensi birokrasi di Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyambut rombongan dengan pesan menohok mengenai integritas data. Menurut Eri, penyakit utama birokrasi adalah bekerja berdasarkan perkiraan, bukan fakta di lapangan.
“Pemerintah tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi, data adalah kunci,” tegas Eri di hadapan delegasi Sidoarjo.
Eri menjelaskan bahwa Surabaya kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disandingkan dengan data BPS. Dengan akurasi data hingga tingkat kampung, Pemkot bisa memetakan siapa yang menganggur hingga anak mana yang putus sekolah.
“Tanpa akurasi data, kebijakan tidak akan tepat sasaran. Setiap ketidaksesuaian data kami telusuri langsung ke lapangan,” tambahnya.
Salah satu poin krusial yang dipelajari Pemkab Sidoarjo adalah lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya. Eri memaparkan, digitalisasi penuh di sektor hotel dan restoran telah mengubah peta penerimaan kota.
Berbeda dengan sistem tapping box biasa, Surabaya kini menggunakan sistem digital real-time yang terintegrasi langsung ke server Pemkot. Hasilnya fantastis: potensi pajak yang sebelumnya hanya berkisar di angka Rp70 miliar, kini melesat hingga Rp109 miliar.
“Pemerintah itu hidup dari pajak. Hubungan dengan pengusaha harus dibangun atas dasar kepercayaan. Sistem digital ini bukan alat penindakan, tapi bukti kejujuran,” kata Eri.
Investasi server senilai hampir Rp1 miliar yang dikelola mandiri mulai tahun 2026 ini dianggap sebagai langkah efisien. Terbukti, dalam tiga bulan terakhir saja, kenaikan penerimaan sudah menyentuh angka Rp100 miliar.
Di sisi belanja, Eri Cahyadi mendobrak paradigma lama. Ia menegaskan bahwa besarnya serapan anggaran bukanlah indikator kesuksesan seorang kepala dinas.
“Ukuran keberhasilan bukan pada seberapa besar anggaran terserap, tetapi pada output dan outcome yang dihasilkan,” jelasnya.
Pemkot Surabaya menerapkan sistem kontrak payung dan lelang per item untuk memangkas “ruang permainan” dalam pengadaan barang dan jasa. Dana yang dihemat dari efisiensi ini kemudian dialihkan untuk program kerakyatan seperti penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, mengakui keunggulan manajemen logistik dan beban kerja ASN di Surabaya. Ia menyoroti bagaimana satu ASN di Surabaya mampu mengampu beban kerja tinggi dengan standar harga satuan (SSH) yang presisi.
“Bapak Bupati berharap kami bisa meniru ketegasan sistem di sini. Kami ingin menanamkan budaya kerja bahwa kenyamanan bekerja harus dibarengi tanggung jawab besar,” ujar Fenny.
Kunjungan ini diharapkan menjadi fondasi bagi rencana aksi Pemkab Sidoarjo tahun 2026, terutama dalam memperbaiki standar operasional agar tidak terjadi tumpang tindih antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
(Respatie)
