Jakarta, analisapublik.id – Pemerintah akan segera menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Tahunan MPR dan DPR pada 15 Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan langsung dokumen penting tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, dalam keterangan resminya, Selasa (6/8/2025). “Di sidang itu Presiden Prabowo yang akan menyampaikannya,” ujar Febrio.
Dalam sidang tersebut, akan juga disampaikan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dalam RAPBN 2026 yang telah disepakati Pemerintah dan DPR RI.
Rincian Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2026
Berikut adalah kesepakatan sementara asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi landasan penyusunan RAPBN 2026:
- Pertumbuhan Ekonomi: 5,2 – 5,8%
- Laju Inflasi: 1,5 – 3,5%
- Nilai Tukar Rupiah: Rp16.500 – Rp16.900 per US$
- Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun: 6,6 – 7,2%
- Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP): US60–US80 per Barel
- Lifting Minyak Bumi: 605 – 620 ribu barel per hari
- Lifting Gas Bumi: 953 – 1.017 ribu barel setara minyak per hari
Febrio melanjutkan, DJSEF memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi untuk mendukung agenda pembangunan. Kontribusi tersebut mencakup kolaborasi dalam siklus APBN, membangun harmoni dalam bauran kebijakan fiskal dan moneter, serta memperkuat sinergi di forum internasional.
Fokus Kebijakan Fiskal 2026: Jaga Daya Beli dan Stabilitas
Febrio juga menjelaskan tiga sasaran utama kebijakan fiskal tahun 2026:
- Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi: Dengan fokus pada perumusan KEMPPKF, Transformasi Digital, serta paket kebijakan untuk pertumbuhan dan menjaga daya beli masyarakat.
- Analisis Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi: Bertujuan menyehatkan APBN dan makroekonomi.
- Komunikasi dan Edukasi: Melalui program seperti International Tax Forum dan Forum Ekonom Regional.
“Indikator yang akan selalu kami pertahankan adalah kami harus bisa melihat bagaimana APBN dikelola sedemikian rupa supaya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang seoptimal mungkin ketika ekonomi kita dihadapkan pada tantangan global,” tutup Febrio.
(Res)
