Jakarta, analisapublik.id – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa kementeriannya tengah menggodok skema untuk pembangunan satu juta rumah vertikal. Proyek ini akan melibatkan kerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kami sedang mencari skema untuk satu juta rumah vertikal yang kemarin kami diskusikan dengan Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir,” ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (6/8).
Keterlibatan Kementerian BUMN ini sejalan dengan usulan pembentukan lembaga semacam Perum Bulog yang bertindak sebagai offtaker atau pembeli siaga untuk perumahan subsidi. Lembaga ini nantinya akan menyerap rumah-rumah yang diproduksi oleh pengembang dan kontraktor.
“Lembaga offtaker ini penting karena kita memiliki backlog (kebutuhan) perumahan hingga 15 juta orang,” jelas Fahri. “Dengan backlog sebesar itu, jika kita memproduksi satu juta rumah, baik vertikal maupun landed, harus ada yang menyerapnya. Jadi, tidak perlu lagi ada isu pemasaran, yang ada hanya isu antrean.”
Menurut Fahri, keberadaan offtaker di bidang perumahan dapat membantu menurunkan harga jual rumah subsidi. Hal ini karena akan ada patokan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), meskipun harga tersebut dipastikan tidak akan merugikan produsen rumah.
Untuk mendukung program ini, Fahri menekankan perlunya penguatan basis data dan implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Dengan data yang solid, antrean akan menjadi jelas. Siapa yang mendapatkan prioritas akan berdasarkan kategorisasi antrean yang dibuat oleh sistem, bukan berdasarkan suka atau tidak suka dari pejabat. Ini akan membuat penyaluran bantuan menjadi lebih akuntabel, transparan, dan profesional,” pungkas Fahri. (Wa/ar)
