SURABAYA, analisapublik.id – Bupati Lumajang, Indah Amperawati, meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, pada Sabtu (1/11/2025). Kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan respons cepat yang sekaligus menyoroti lambatnya penanganan saluran air yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Di lokasi, Bupati Indah, yang akrab disapa Bunda Indah, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah bergerak dengan langkah konkret dan terukur.
“Mulai hari ini alat berat mini sudah bekerja. Kita tidak menunggu, karena ini tentang keselamatan warga dan kelancaran air. Kami ingin memastikan penanganan dilakukan dengan cepat dan tuntas,” tegas Bunda Indah saat meninjau Afur Banter, saluran utama yang sebelumnya tersumbat endapan lumpur dan eceng gondok.
Peninjauan ini mengungkap persoalan klasik: tumpang tindih kewenangan. Indah mengakui, saluran air sepanjang 3,4 kilometer yang telah dinormalisasi Pemkab terbukti efektif mencegah banjir selama lima tahun terakhir. Namun, masih ada tiga kilometer saluran kritis yang belum tersentuh penanganan.
Wilayah tiga kilometer ini berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, Bupati Indah secara terbuka mendesak Pemprov segera bertindak.
“Yang sudah kita normalisasi sepanjang 3,4 kilometer terbukti efektif. Tapi masih ada tiga kilometer lagi yang menjadi pekerjaan bersama. Karena ini kewenangan provinsi, maka kita dorong agar segera ditangani lewat Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Jawa Timur,” jelasnya.
Menurut Indah, penanganan banjir yang dilakukan Pemkab Lumajang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi berbasis perencanaan dan data lapangan. Ia menekankan pentingnya setiap langkah penanganan dilakukan secara terukur dan berkelanjutan, bukan sekadar penanganan musiman.
“Ini bukan hanya bersih-bersih air yang tergenang, tapi bagian dari upaya rekayasa hidrologi yang terencana. Kita ingin sistem pengendalian air di Sidorejo benar-benar kuat, bukan tambal sulam,” ujarnya, mengkritisi penanganan parsial.
Meski mendesak pemerintah provinsi, Bupati juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga hasil normalisasi dan kebersihan saluran air. Ia menekankan, keberhasilan pengendalian banjir sangat bergantung pada kesadaran kolektif warga untuk tidak membuang sampah ke aliran sungai.
“Penanganan teknis akan percuma kalau perilaku masyarakat tidak berubah. Pemerintah bekerja, tapi warga juga harus ikut menjaga,” pesan Indah.
Dengan strategi penanganan berlapis—mulai dari langkah cepat di lapangan, perencanaan rekayasa hidrologi, hingga koordinasi lintas kewenangan—Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya membangun sistem pengendalian banjir yang berkelanjutan dan tangguh.
“Ini bukan pekerjaan satu hari. Kami ingin memastikan bahwa setelah air surut, kita tinggalkan warisan sistem yang lebih kuat dan aman untuk masyarakat,” pungkasnya.
(Res)
