SURABAYA, Analisapublik.com – Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Eri Cahyadi menggelar pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Jumat (19/9/2025). Dalam kesempatan ini, Eri didampingi oleh seluruh jajaran Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) APEKSI.
Wamendagri Bima Arya menyampaikan, pertemuan ini membahas berbagai hal penting, di antaranya soal standar pelayanan minimal daerah, alokasi transfer ke daerah (TKD), hingga pengembangan pembangunan di daerah. Bima mengatakan, adanya rencana kenaikan alokasi TKD diharapkan tidak memengaruhi standar pelayanan minimal daerah ke depannya.
“Saat ini terjadi penyesuaian-penyesuaian, postur APBN disesuaikan, APBD direncanakan, nah ini harus sinkron. Tadi juga dipastikan oleh Pak Menteri, Kemendagri ini intens berkomunikasi dan membahas dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan standar minimal pelayanan di daerah tetap dijalankan,” kata Wamendagri Bima Arya.
Dalam pertemuan ini, lanjut Bima, Mendagri Tito Karnavian tidak hanya memastikan standar minimal pelayanan di daerah berjalan. Mendagri juga mengimbau kepada jajaran APEKSI untuk tidak mengesampingkan pengembangan pembangunan infrastruktur, meskipun terjadi efisiensi anggaran.
“Jadi diskusi kita ke arah sana, minimal sudah dipastikan dipenuhi, berjalan, tinggal pengembangan pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Jadi kami akan menjembatani, nanti dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian PUPR agar daerah ini bisa menjemput program prioritas dan agar teman-teman di daerah kebutuhannya juga bisa terpenuhi,” ujar Bima Arya.
Selain itu, Bima menjelaskan, jajaran kepala daerah yang tergabung dalam APEKSI juga diajak berdiskusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, setiap kepala daerah bisa menggunakan berbagai upaya kreatif untuk meningkatkan PAD, asalkan tidak memberatkan dan membebani masyarakat. Pemerintah daerah bisa meningkatkan PAD dengan cara menghitung kenaikan pajak melalui sosialisasi dan analisis. Selain itu, mereka juga bisa mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan PAD.
“BUMD harus disehatkan, kualitas BUMD yang tidak sehat teman-teman harus mendorong agar memiliki jiwa entrepreneur kata Pak Menteri tadi, dan harus ada upaya-upaya kreatif menyehatkan BUMD, memanfaatkan aset, bermitra dengan swasta,” terang Bima.
Ketua APEKSI Eri Cahyadi mengatakan, Kemendagri memastikan bahwa adanya rencana kenaikan alokasi TKD sebesar Rp43 triliun, tidak memengaruhi standar minimal pelayanan publik di daerah. Eri menyampaikan, Kemendagri juga memastikan kebijakan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini.
“Jadi tadi kami sampaikan, apa yang sudah dilakukan masing-masing kota, (mulai) BUMD, setelah itu kegiatan-kegiatan pemanfaatan aset, itu semua yang didukung oleh beliau,” kata Eri.
Wali Kota Surabaya itu berharap, ketika ada pembagian TKD, maka harus dilihat terlebih dahulu kekuatan fiskal di masing-masing daerah. Sebab menurutnya, ada kota yang memiliki biaya TKD lebih besar daripada PAD-nya, seperti di kota-kota kecil.
“Kalau Surabaya PAD-nya 72 persen, tapi ada kota yang hanya di bawah 35 persen. Maka, saya berharap dari pertemuan ini adalah TKD tidak dibagi rata, tapi (dibagi) berdasarkan penguatan fiskal di masing-masing daerah,” pungkasnya.
(Res)
