Jakarta, analisapublik.id – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Transmigrasi berkolaborasi menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan transmigrasi, yang ditargetkan mulai berjalan pada awal 2026.
“Ada sesuatu yang baru yang jadi harapan kita semua, yakni mendirikan Sekolah Rakyat di daerah-daerah transmigrasi. Kami mulai dalami dan identifikasi,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, melalui keterangan resmi, usai menerima kunjungan kerja Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Menurut Gus Ipul, rencana ini akan menjadi salah satu strategi penguatan pendidikan dan pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal. Langkah ini sejalan dengan komitmen dukungan yang diberikan oleh Menteri Transmigrasi.
“BPS mencatat ada lebih dari 3 juta anak usia sekolah yang belum sekolah, tidak sekolah, atau berpotensi putus sekolah termasuk di 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Mereka sering kali tidak terdengar dan tidak terlihat. Presiden ingin kita menoleh pada anak-anak seperti ini,” ujarnya.
Dukungan Penuh dari Kementerian Transmigrasi
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut dan menyebut pihaknya akan segera mengidentifikasi titik-titik awal pelaksanaan di kawasan transmigrasi. Beberapa wilayah yang disebut sedang dipersiapkan antara lain Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Iftitah menjelaskan, pembangunan di kawasan transmigrasi kini diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi kunci agar masyarakat setempat dapat berdaya secara mandiri dan berkelanjutan.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tidak memiliki akses pendidikan formal. Program ini juga menyasar mereka yang masuk kategori Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
(Res)
