Pasuruan, analisapublik.id -Kementerian Sosial akan melakukan evaluasi terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos) lain agar bantuan tersebut bisa lebih tepat sasaran di masa mendatang.
Menteri Sosial Saifllah Yusuf atau yang dikenal dengan Gus Ipul di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa4/3 menyatakan bahwa banyak masyarakat yang terdaftar sebagai KPM pada program PKH yang kemudian bergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah tersebut.

“Selama ini kan orang nyaman terima bansos, jadi kalau ada warga yang fungsi sosialnya kembali utuh atau normal, ya harus mau naik kelas untuk menerima bantuan berupa pendampingan pemberdayaan, tidak bisa lagi terus menerus menerima bansos,” kata Gus Ipul.

Dalam kunjungannya ke Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Gus Ipul menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan tim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program PKH serta para KPM yang memenuhi syarat.

Ia menilai bahwa program tersebut harus dievaluasi minimal lima tahun sekali supaya data-data KPM bisa diperbarui dan program PKH bisa menembus KPM lain yang lebih membutuhkan.

Ia menegaskan jika dalam lima tahun suatu KPM tersebut telah kembali fungsi sosialnya, maka diwajibkan untuk melepaskan ketergantungan terhadap bansos dan PKH, dan untuk selanjutnya mengikuti program pemberdayaan yang disediakan pemerintah melalui Kemensos.

Gus Ipul menargetkan bahwa evaluasi ini akan perlahan dimulai pada triwulan II 2025.

Ia menerangkan bahwa saat ini dari 20 hingga 21 juta data KPM yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos dan PKH, pihaknya masih menerima keluhan bahwa bantuan-bantuan tersebut masih ada yang tidak tepat sasaran.

“Minimal setiap lima tahun kita evaluasi. Ini ada yang sudah 10 tahun, 18 tahun juga ada, masih dapat bansos dan PKH maka saya minta ke semua pihak supaya target KPM lebih jelas untuk siapa-siapa yang memenuhi syarat,” kata Gus Ipul.

Dalam pelaksanaannya Gus Ipul meminta koordinasi yang baik antara para pendamping dan perangkat pemerintahan di daerah seperti kepala desa dan lurah dengan tim dari Kemensos melalui dinas terkait.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendata secara detail kondisi KPM setiap tahunnya sehingga Kemensos dan pemerintah daerah terkait memiliki data KPM yang baik demi memastikan bansos dan PKH tersalurkan secara akurat.

Selain itu Gus Ipul menjelaskan bahwa untuk kategori lansia, program bantuan yang disiapkan Kemensos merupakan perlindungan sosial sepanjang hayat.

“Untuk lansia bukan lagi program pemberdayaan, Kemensos akan kawal perlindungan sosial sepanjang hayat bagi mereka,” kata Gus Ipul. ( wa/ar)