Bojonegoro , analisapublik.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Langkah ini dikukuhkan melalui penandatanganan komitmen sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Mojokerto, Selasa (20/1/2026).
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menyatakan bahwa Satpol PP merupakan garda terdepan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup). Menurutnya, esensi dari tugas tersebut adalah menjamin rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Satpol PP adalah penjaga Perda dan Perbup. Target akhirnya adalah membangun ketenteraman, menjaga ketertiban, dan melindungi masyarakat. Ini tugas yang sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan stabilitas wilayah,” ujar Setyo Wahono dalam keterangan resminya.
Kolaborasi Lintas Sektoral
Dalam arahannya, Setyo menekankan bahwa penegakan ketertiban bukan hanya beban satu instansi, melainkan tanggung jawab kolektif. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk membangun pola komunikasi yang solid dan kolaboratif.
“Ini milik kita bersama. Tanggung jawab kepada masyarakat adalah tanggung jawab kita semua. Jika ada permasalahan di lapangan, respons harus dilakukan secara terukur, pelan tapi pasti, dengan perbaikan langsung di titik masalah,” tegasnya.
Setyo juga menyoroti perlunya adaptasi teknologi dan inovasi dalam pola pengamanan. Mengingat dinamika sosial yang berubah cepat, ia berharap pendekatan yang digunakan Satpol PP tetap relevan dengan perkembangan zaman agar penanganan konflik atau pelanggaran dapat dilakukan secara lebih efektif.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito, menjelaskan bahwa penandatanganan komitmen ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan. Menurutnya, kompleksitas masalah sosial saat ini memerlukan penanganan yang terintegrasi antar OPD.
“Melalui komitmen ini, kami memperkuat langkah strategis dan meningkatkan efektivitas tugas Satpol PP sebagai perangkat daerah terdepan dalam menjaga ketenteraman umum,” kata Djoko.
Upaya serius Pemkab Bojonegoro ini tercermin dalam capaian prestasi di tingkat provinsi. Merujuk pada data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2025, Indeks Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketenteraman Umum Kabupaten Bojonegoro mencatat lonjakan signifikan.
Peningkatan peringkat dari posisi ke-27 menjadi posisi ke-6 di Jawa Timur ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk terus mempertahankan stabilitas wilayah. Penandatanganan komitmen ini pun diharapkan menjadi landasan keberlanjutan bagi kondusivitas pembangunan di Kabupaten Bojonegoro ke depan.
(Res)
