Kediri, analisapublik.id – Di hadapan puluhan ribu guru dan siswa di GOR Jayabaya, Kota Kediri, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menegaskan komitmen Pemprov Jatim untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli). Khususnya, di lingkungan sekolah negeri jenjang SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah kewenangan Pemprov.
Penegasan ini disampaikannya dalam acara jalan sehat bertema ‘Tolak Pungli, Raih Prestasi’ yang diikuti oleh siswa dan guru SMA, SMK, dan SLB se-Kediri, Rabu. Khofifah menekankan bahwa setiap sekolah negeri harus bebas dari pungli.
Gubernur menjelaskan bahwa semua kebutuhan pembiayaan operasional sekolah negeri dibahas secara terbuka dan transparan. “Penyusunan RKAS sendiri merupakan instrumen transparan yang mengacu pada ketentuan regulasi dan mengedepankan prinsip musyawarah serta akuntabilitas publik,” tuturnya.
Ia menambahkan, sekolah negeri di Jatim mendapat dukungan anggaran dari berbagai sumber, yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela diperbolehkan jika dana yang ada belum mencukupi.
”Kami bisa dipastikan tidak ada pungutan liar atau pemaksaan dalam bentuk apa pun kepada peserta didik atau orang tua/wali murid, tanpa melalui rapat bersama sekolah dan komite yang menjadi keputusan bersama,” tegas Khofifah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Aries Agung Paewai, mengatakan acara jalan sehat ini menjadi momentum penting untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan sportivitas. Acara ini juga diramaikan dengan berbagai hadiah menarik, termasuk empat paket umrah dari Gubernur Khofifah untuk dua orang guru dan dua orang murid. ( wa/ar)
