Surabaya, analisapublik.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan evaluasi besar-besaran terhadap penyaluran beasiswa pendidikan Program Beasiswa Pemuda Tangguh untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil setelah ditemukannya ketidaktepatan sasaran yang cukup signifikan, di mana bantuan yang seharusnya menyasar keluarga miskin justru dinikmati oleh kelompok ekonomi mampu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Heri Purwadi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data evaluasi, sekitar 70 persen penerima manfaat saat ini bukan berasal dari kategori keluarga miskin maupun pra-miskin.
“Bapak Wali Kota (Eri Cahyadi) berpesan bahwa bantuan perkuliahan atau pendidikan tidak boleh kapitalis. Menyangkut kebutuhan mahasiswa dari keluarga miskin dan pra-miskin adalah tanggung jawab penuh Pemkot Surabaya,” ujar Heri dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).
Soroti Jalur Mandiri dan Manipulasi Data
Heri memaparkan, mayoritas penerima bantuan yang tidak tepat sasaran tersebut masuk ke perguruan tinggi melalui jalur mandiri. Secara administratif, jalur ini biasanya mensyaratkan pembayaran uang pangkal atau uang gedung yang cukup besar, yang secara logis hanya mampu dipenuhi oleh keluarga dengan kondisi ekonomi stabil.
Temuan mengejutkan muncul setelah Wali Kota Eri Cahyadi melakukan verifikasi langsung di lapangan menyusul adanya laporan warga. Hasilnya, ditemukan penerima bantuan yang orang tuanya memiliki penghasilan di atas Rp15 juta hingga Rp20 juta per bulan.
“Pak Wali ‘ngamuk’ kalau bantuan tidak tepat sasaran. Ternyata benar, banyak yang dari jalur mandiri dengan kemampuan ekonomi tinggi. Setelah dicek, gaji yang dimasukkan (dalam data) banyak yang jauh di atas standar keluarga miskin,” tegas Heri.
Kondisi ini dinilai mencederai prinsip dasar Program Beasiswa Pemuda Tangguh yang dikhususkan bagi warga ber-KTP Surabaya yang masuk dalam desil 1 hingga 5 (keluarga miskin dan pra-miskin).
Komitmen untuk Keluarga Miskin
Atas temuan tersebut, Pemkot Surabaya memastikan akan menghentikan bantuan bagi mahasiswa dari keluarga mampu dan mengalihkan alokasi dana tersebut kepada yang lebih berhak. Heri menegaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi amanat UUD 1945 dalam melindungi fakir miskin.
“Untuk orang yang mampu, bantuan akan dihentikan. Kami utamakan untuk keluarga sejahtera (miskin/pra-miskin). Negara hadir untuk membantu mereka yang tidak mampu,” imbuhnya.
Meski melakukan pengetatan, Pemkot Surabaya memperluas intervensi kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN), swasta, serta lembaga pendidikan lainnya. Bagi mahasiswa dari keluarga miskin yang memenuhi syarat, Pemkot menjamin bantuan biaya pendidikan maksimal Rp2.500.000 per semester dan uang saku Rp300.000 per bulan.
Heri juga memastikan mahasiswa dari keluarga miskin akan tetap mendapatkan skema bantuan komprehensif, termasuk pembebasan uang gedung dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Gawe keluarga miskin barek pra-miskin, tetap entuk bantuan gratis uang gedung barek UKT seng diselesekno pemkot karo masing-masing kampus (Untuk keluarga miskin dan pra-miskin, tetap mendapat bantuan gratis uang gedung dan UKT yang diselesaikan Pemkot dengan masing-masing kampus),” pungkasnya menggunakan bahasa khas Suroboyoan.
(Res)
