SURABAYA, analisapublik.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah proaktif mencegah tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Pemkot menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta Kejaksaan dalam sebuah diskusi publik bertema “Optimalisasi APBD untuk Warga Kota serta Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa,” yang digelar di Graha Sawunggaling, Gedung Pemkot Surabaya, Rabu (1/10/2025).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jawa Timur Hari Wibowo. Turut hadir perwakilan Forkopimda, pimpinan DPRD Surabaya, hingga seluruh kepala perangkat daerah.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa arah kebijakan pengadaan barang dan jasa harus mendukung visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Seperti kita ketahui dalam Asta Cita Presiden disebutkan bahwa bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran terbuka, sekaligus menaikkan ekonomi. Setiap daerah atau wali kota menindaklanjuti kebijakan Asta Cita,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.
Oleh karena itu, Wali Kota Eri menekankan pengelolaan APBD Surabaya harus efisien, baik dari sisi anggaran maupun waktu, sehingga dampaknya terasa nyata bagi pertumbuhan ekonomi warga.
“Sehingga orang Surabaya juga bisa bekerja dan menikmati hasil dari APBD Surabaya, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Itu yang sesuai dengan harapan dan tujuan Asta Cita,” katanya.
Wali Kota Eri juga mengungkap bahwa Pemkot Surabaya rutin berkonsultasi dengan kejaksaan. “Mohon maaf Pak Wakajati, kita selalu apa istilahnya ‘ngeriwuki’ (merepoti), ketika kita mau jalan (kita konsultasi), anggaran ini seperti apa. Agar Asta Cita ini bisa terwujud dengan cepat tapi tidak ada aturan yang dilanggar,” tuturnya.
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, memaparkan strategi pengadaan melalui skema Supplied By Owner (SBO) serta konsolidasi.
Menurut Setya, SBO memberikan banyak manfaat, di antaranya efisiensi biaya, peningkatan kompetisi, pencegahan persekongkolan, serta peluang lebih besar bagi usaha kecil.
“Manfaat SBO bagi pengguna jasa terdiri dari memperoleh hasil yang lebih baik dalam harga, waktu, dan mutu, serta kontrol yang lebih baik oleh pengguna jasa,” jelasnya.
Setya juga menekankan pentingnya konsolidasi untuk mengurangi biaya proses pengadaan, efisiensi belanja pemerintah, serta pemberdayaan industri dalam negeri.
Pesan Kejaksaan: Lebih Baik Dicegah Daripada Dituntut
Wakajati Jawa Timur, Hari Wibowo, menegaskan bahwa kejaksaan siap mendampingi Pemkot Surabaya dalam setiap tahapan pengelolaan APBD.
“Pencegahan itu harus dimulai dari hulu. Dari mulai perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Kami Kejati Jatim, Kejari Surabaya dan Kejari Tanjung Perak siap untuk mengawal semuanya. Sehingga tugas-tugas mulia dari Pak Wali Kota, bapak-ibu semua ini menjadi nyaman dan aman,” ujar Hari.
Hari menjelaskan, kejaksaan memiliki fungsi strategis dalam pendampingan hukum, penyusunan dokumen anggaran, hingga pengawasan proyek daerah dan nasional.
“APBD ini kita tahu bukan sekadar angka-angka yang ada di keuangan, tapi merupakan nyawa pembangunan. Jadi kita harus punya semangat yang sama, bagaimana angka-angka yang kita laporkan itu yang harus bapak ibu pertanggungjawabkan kepada masyarakat Surabaya,” tuturnya.
Hari berharap sinergi antara Pemkot Surabaya, LKPP, dan kejaksaan dapat semakin kuat. “Silakan memanfaatkan pendampingan, memanfaatkan apa yang ada di kami semua. Kami akan siap. Jadi istilahnya itu lebih baik dicegah, daripada dituntut,” pungkasnya.
(Res)
