Surabaya, analisapublik.id – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera mengisi jabatan pimpinan definitif di seluruh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Daerah (PD). Menurutnya, kekosongan jabatan yang terlalu lama hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT) berpotensi menghambat pengembangan perusahaan daerah.
Baktiono menilai pimpinan definitif memiliki keleluasaan untuk melahirkan kebijakan dan inovasi baru, berbeda dengan PLT yang hanya menjalankan roda organisasi berdasarkan kebijakan yang telah ada.
“Komisi B memang mendorong agar perusahaan-perusahaan daerah ini segera memiliki pimpinan definitif. Pimpinan definitif lebih leluasa menerapkan kebijakan dan inovasi baru, sedangkan PLT saat ini hanya berfokus menjalankan rutinitas yang sudah ada,” ujar Baktiono, Selasa (21/07/2026).
Baktiono menjelaskan, seorang pimpinan definitif memiliki tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat maupun kepada Wali Kota Surabaya. Karena itu, perusahaan daerah tidak hanya dituntut memberikan pelayanan publik, tetapi juga mampu meningkatkan kinerja usaha sehingga menghasilkan keuntungan dan dividen yang optimal bagi pembangunan Kota Surabaya.
“Kami mendesak agar segera dicarikan pemimpin yang benar-benar kredibel di bidangnya. Jangan sampai kekosongan jabatan berlangsung terlalu lama. Dengan pimpinan definitif, pasti akan muncul inovasi-inovasi yang jauh lebih baik,” katanya.
Menurut Baktiono, apabila proses seleksi yang telah dilakukan belum menghasilkan calon yang memenuhi kriteria, Pemkot Surabaya tidak perlu terpaku pada mekanisme pendaftaran semata. Pemerintah justru perlu lebih proaktif menjaring kandidat yang memiliki kompetensi.
“Kalau yang sudah diuji ternyata tidak memenuhi syarat, kami sarankan Bagian Perekonomian tidak hanya menunggu calon yang mendaftar. Harus aktif mengundang warga Surabaya yang memang memiliki kompetensi, baik dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, profesional perusahaan swasta, maupun perusahaan multinasional,” jelasnya.
