CATATAN ABAH TINDIK

UU Perampasan Aset dalam Pusaran Kekuasaan: Jangan Sampai Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas, dan Menjadi Senjata Politik

14278
×

UU Perampasan Aset dalam Pusaran Kekuasaan: Jangan Sampai Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas, dan Menjadi Senjata Politik

Sebarkan artikel ini

CATATAN HUKUM LKHAI

DPR menyetujui UU Perampasan Aset pada 19 November 2026. LKHAI menyoroti kekayaan tidak wajar pejabat, pembatasan upaya hukum, pengawasan aparat, serta risiko keterlambatan aturan pelaksana.

Persetujuan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis, 19 November 2026, menjadi momentum penting dalam perjalanan pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia.

Setelah menjadi agenda legislasi selama kurang lebih 18 tahun, regulasi tersebut akhirnya memperoleh persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah dibahas hingga menghasilkan naskah yang memuat 74 pasal.

Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) mengapresiasi langkah tersebut sebagai kemajuan dalam memperkuat instrumen hukum untuk menelusuri, merampas, dan memulihkan aset hasil tindak pidana.

Namun, pengesahan undang-undang tidak boleh dianggap sebagai akhir dari perjuangan pemberantasan korupsi.

Justru setelah persetujuan DPR, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah kewenangan merampas aset akan benar-benar digunakan untuk melawan kejahatan, atau justru membuka peluang baru bagi penyalahgunaan kekuasaan?

Negara memang membutuhkan instrumen hukum yang kuat untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan. Akan tetapi, kekuatan tersebut harus disertai mekanisme pengawasan yang tidak kalah kuat.

Tanpa kontrol independen, kewenangan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset dapat menjadi instrumen tekanan terhadap masyarakat, pelaku usaha, bahkan pihak yang memiliki pandangan politik berbeda.

LKHAI menilai terdapat empat persoalan hukum yang perlu mendapat perhatian serius, yakni tidak diakomodasinya pengaturan khusus kekayaan tidak wajar, pembatasan penerapan terhadap perkara masa lalu, risiko keterlambatan pemberlakuan, serta perlindungan hak hukum dalam proses perampasan dan pengelolaan aset.

Kekayaan Pejabat Melonjak, Mengapa Tidak Diatur Secara Khusus?

Salah satu perdebatan penting dalam pembahasan UU Perampasan Aset adalah tidak dimasukkannya ketentuan khusus mengenai illicit enrichment, yaitu peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar berdasarkan sumber penghasilan yang sah.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa keputusan tersebut mempertimbangkan pandangan masyarakat, pendapat ahli, aspek hak asasi manusia, serta karakter UU Perampasan Aset sebagai pengaturan hukum acara.

Pertimbangan tersebut patut dihormati sebagai bagian dari proses pembentukan undang-undang.

Namun, LKHAI berpandangan bahwa persoalan peningkatan kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya tetap membutuhkan mekanisme pengawasan yang memadai.

Bagaimana negara memastikan integritas penyelenggara pemerintahan apabila lonjakan kekayaan yang mencolok tidak ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif?

Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa pejabat yang memiliki kekayaan besar otomatis melakukan korupsi.

Kekayaan tidak wajar bukan bukti otomatis tindak pidana. Namun, ketidaksesuaian yang didukung indikator objektif dapat menjadi alasan untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan prosedur hukum.

Negara harus membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana sebelum melakukan perampasan.

Sebaliknya, pejabat publik juga harus siap mempertanggungjawabkan informasi kekayaan yang wajib dilaporkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

LKHAI mendorong penguatan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), informasi kepemilikan perusahaan, serta data keuangan dan perpajakan yang dapat diakses secara sah oleh lembaga berwenang.

Baca Juga:  Soroti Ekonomi dan Penegakan Hukum, LPKAN Indonesia dan LKHAI Siapkan Istighosah Kubro

Penegakan hukum tidak boleh berhenti karena seseorang memiliki jabatan tinggi atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Empat Persoalan Krusial dalam UU Perampasan Aset

Pertama, tidak diakomodasinya pengaturan khusus kekayaan tidak wajar

Ketiadaan pengaturan khusus illicit enrichment menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan instrumen untuk mendeteksi peningkatan kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan sumber pendapatan resminya.

LKHAI mendorong evaluasi legislasi secara tersendiri, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, dan perlindungan hak milik.

Pengawasan terhadap kekayaan pejabat harus berjalan berdasarkan indikator risiko dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan prasangka ataupun kepentingan politik.

Kedua, pembatasan penerapan terhadap tindak pidana masa lalu

Pasal 72 mengatur bahwa mekanisme perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang baru hanya dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang mulai berlaku.

Ketentuan tersebut berarti instrumen baru tidak diterapkan secara surut.

Namun, pembatasan ini bukan berarti aset hasil tindak pidana masa lalu otomatis memperoleh perlindungan dari penegakan hukum.

Penanganannya tetap dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, sepanjang memenuhi ketentuan hukum.

Ketiga, risiko keterlambatan pemberlakuan

Pasal 73 menetapkan bahwa peraturan pelaksanaan harus diselesaikan paling lama 12 bulan sejak pengundangan.

Sementara itu, Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak pengundangan serta setelah terbentuknya badan pengelola dan badan pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Ketentuan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Jangan sampai regulasi yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun justru menghadapi hambatan karena peraturan pelaksanaan dan kelembagaan belum siap.

Keempat, pembatasan upaya hukum dan risiko dalam pengelolaan aset

Pasal 46 mengatur bahwa terhadap putusan tertentu dalam mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, upaya hukum yang tersedia adalah kasasi. Pasal 47 juga mengatur persyaratan pihak yang dapat mengajukan kasasi.

Pasal 30 ayat (5) membatasi hak mengajukan keberatan oleh tersangka atau terdakwa yang melarikan diri atau berstatus daftar pencarian orang, terdakwa yang diperiksa tanpa kehadirannya, serta advokatnya.

Sementara itu, Pasal 58 memungkinkan penjualan aset sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dalam keadaan tertentu, antara lain ketika aset cepat rusak, nilainya cepat menurun, atau biaya penyimpanannya tidak sebanding dengan nilainya.

Penjualan tersebut memerlukan penetapan hakim, dan hasilnya harus dikelola sesuai ketentuan.

LKHAI menilai mekanisme ini membutuhkan pengawasan ketat terhadap penilaian harga, proses penjualan, penyimpanan hasil penjualan, serta pemulihan hak apabila permohonan perampasan ditolak.

Sepuluh Agenda Perbaikan dan Pengawasan LKHAI

1. Pastikan Pemberantasan Korupsi Sejalan dengan Perlindungan HAM

LKHAI mendukung perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun mekanisme tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam keadaan yang ditentukan undang-undang.

Pasal 6 mengatur keadaan tertentu, termasuk tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau pelaku tidak diketahui maupun tidak diketahui keberadaannya.

Mekanisme tersebut mensyaratkan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.

Namun, seluruh proses harus tetap menjamin pengujian pengadilan, keabsahan pembuktian, serta perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik.

Baca Juga:  LKHAI Matangkan Kerja Sama dengan Jimly School untuk Pendidikan dan Sertifikasi Profesi Hukum

2. Evaluasi Kebutuhan Pengaturan Kekayaan Tidak Wajar

Presiden dan DPR perlu mengkaji kemungkinan pengaturan khusus illicit enrichment dalam kerangka hukum yang sesuai dengan konstitusi.

Pengaturan tersebut harus mampu membedakan kekayaan yang diperoleh secara sah, pelanggaran administratif, dan kekayaan yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana.

3. Perkuat Pemeriksaan Substantif LHKPN

LHKPN tidak boleh berhenti sebagai kewajiban administratif tahunan.

Pemeriksaan berbasis risiko perlu diprioritaskan terhadap pejabat yang mengelola anggaran besar, pengadaan barang dan jasa pemerintah, perizinan, perpajakan, kepabeanan, serta sektor strategis lainnya.

Pemeriksaan harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan kewenangan yang sah.

4. Bangun Pengawasan Kekayaan Berbasis Risiko

Koordinasi antara KPK, PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, dan lembaga terkait harus diperkuat sesuai kewenangan masing-masing.

Pemeriksaan tidak boleh hanya dilakukan ketika seseorang menjadi sasaran perhatian politik atau sorotan pemberitaan.

Kerahasiaan data pribadi, perpajakan, dan transaksi keuangan yang dilindungi undang-undang tetap wajib dijamin.

5. Telusuri Aset Korporasi dan Pemilik Manfaat

Pemberantasan kejahatan ekonomi harus mampu menjangkau korporasi yang digunakan untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset hasil tindak pidana.

Pemeriksaan terhadap informasi pemilik manfaat (beneficial owner), kepemilikan saham, struktur perusahaan, dan transaksi keuangan dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah.

Pengawasan terhadap korporasi tidak boleh menjadi alasan untuk merugikan pengurus, pemegang saham, maupun pihak ketiga yang tidak terlibat.

6. Harmonisasikan UU Perampasan Aset, UU Tipikor, dan UU TPPU

Mekanisme perampasan pidana, perampasan tanpa putusan pidana, uang pengganti, dan pemulihan kerugian melalui jalur perdata perlu diharmonisasikan.

Kewenangan antarlembaga harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih tindakan hukum.

Pemulihan aset juga harus mencegah penghitungan ganda atas kerugian yang sama, sekaligus memperhatikan hak korban.

7. Lindungi Masyarakat dari Penyitaan yang Tidak Proporsional

Negara wajib melindungi aset yang diperoleh secara sah melalui usaha, pekerjaan, warisan, hibah, maupun sumber penghasilan lainnya.

Persoalan administrasi kepemilikan tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai indikasi kejahatan.

Hak keberatan, pendampingan hukum, pengembalian aset, dan ganti kerugian harus tersedia sesuai ketentuan.

Setiap pembatasan upaya hukum juga perlu dievaluasi untuk memastikan akses masyarakat terhadap keadilan tetap terlindungi.

8. Awasi Aparat Penegak Hukum dengan Standar yang Sama

Kewenangan penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan tidak boleh digunakan sebagai alat pemerasan, intimidasi, atau tekanan politik.

Setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan harus diperiksa melalui mekanisme yang objektif dan independen.

Aparat yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai hukum.

Setiap proses pengelolaan aset wajib memiliki dokumentasi, jejak audit, dan mekanisme pengawasan yang dapat diperiksa.

9. Bentuk Badan Pengelola dan Pengawas yang Akuntabel

Badan pengelola dan badan pengawas harus memiliki standar kompetensi profesional, mekanisme pengendalian konflik kepentingan, serta pertanggungjawaban yang transparan.

Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan secara administratif.

LKHAI mendorong penguatan sistem informasi aset nasional yang terintegrasi agar proses penelusuran, penyitaan, penilaian, pengelolaan, dan pengembalian aset dapat diawasi secara menyeluruh.

Pembentukan badan baru harus meningkatkan akuntabilitas, bukan sekadar menambah struktur birokrasi.

10. Jangan Biarkan Undang-Undang Lumpuh karena Aturan Turunan

Pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan pelaksanaan UU Perampasan Aset.

Baca Juga:  LKHAI dan JIMLY School Perkuat Kompetensi Hukum Bisnis di Surabaya, Didukung Sembilan Tokoh Nasional

Penyusunan peraturan pelaksanaan, pembentukan kelembagaan, penguatan koordinasi lintas instansi, dan kesiapan sarana pengawasan harus dilakukan secara terukur.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan aturan pelaksanaan juga harus dibuka secara bermakna.

Tenggat 12 bulan bukan alasan untuk menunda pekerjaan hingga mendekati batas akhir.

Hukum Tidak Boleh Menjadi Instrumen Kekuasaan

LKHAI menegaskan bahwa keberhasilan UU Perampasan Aset tidak cukup diukur berdasarkan besarnya nilai kekayaan yang berhasil dirampas negara.

Keberhasilannya juga harus diukur berdasarkan kualitas pembuktian, kepastian prosedur, perlindungan hak masyarakat, efektivitas pengawasan, dan kemampuan negara memulihkan kerugian korban.

Negara harus berani menjangkau siapa pun yang terbukti terlibat dalam penyembunyian atau penguasaan aset hasil tindak pidana.

Pejabat tinggi, pengusaha berpengaruh, pelaku kejahatan terorganisasi, maupun pihak yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan tidak boleh memperoleh perlakuan istimewa.

Sebaliknya, negara juga tidak boleh menggunakan kewenangan perampasan aset untuk membungkam kritik atau menekan pihak yang berbeda pandangan politik.

Hukum tidak boleh tajam karena seseorang tidak memiliki kekuasaan, kemudian menjadi tumpul ketika berhadapan dengan orang yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi.

Prinsip persamaan di hadapan hukum harus menjadi landasan setiap tindakan aparat.

Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti, bukan hubungan politik.

Penyitaan harus memiliki dasar hukum, bukan menjadi bentuk tekanan.

Perampasan aset harus melalui prosedur yang sah, bukan berdasarkan kehendak pihak yang sedang berkuasa.

Dalam negara hukum, tidak boleh ada orang yang kebal dari pemeriksaan. Namun, tidak boleh pula ada warga negara yang kehilangan haknya hanya karena berada dalam posisi politik yang tidak menguntungkan.

Inilah keseimbangan yang harus dijaga.

Penutup: Negara Harus Kuat Melawan Koruptor, Bukan Sewenang-wenang terhadap Rakyat

Persetujuan DPR terhadap UU Perampasan Aset merupakan momentum penting yang harus dijaga melalui pelaksanaan yang bertanggung jawab.

Indonesia membutuhkan instrumen efektif untuk menelusuri dan memulihkan aset hasil tindak pidana.

Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepastian hukum, dan independensi lembaga peradilan.

Negara yang kuat bukanlah negara yang dapat merampas harta seseorang dengan mudah.

Negara yang kuat adalah negara yang mampu membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana, menjalankan prosedur secara adil, dan mengembalikan hasil kejahatan kepada pihak yang berhak.

Aparat penegak hukum harus diawasi. Pengelolaan aset harus transparan. Hak masyarakat harus dijamin. Aturan pelaksanaan harus diselesaikan tepat waktu.

Jangan sampai UU Perampasan Aset menjadi tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan digunakan sebagai senjata ke samping untuk menghantam pihak yang berbeda kepentingan.

Pada akhirnya, saya menegaskan:

“UU Perampasan Aset harus menjadi senjata negara melawan kejahatan, bukan senjata kekuasaan melawan pihak yang tidak disukai. Koruptor harus kehilangan hasil kejahatannya, rakyat harus terlindungi haknya, dan aparat yang menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan sampai undang-undang ini disahkan dengan harapan besar, tetapi dilumpuhkan oleh aturan turunan yang tidak kunjung selesai.”

Oleh: Dr. Bastianto Nugroho, S.H., M.Hum.
Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat
Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI)

Materi konten BERITA pada website ini dilindungi oleh hukum. Setiap penggunaan, pengambilan, penggandaan, pemindaian (crawling), pengindeksan, pemrosesan otomatis, atau pemanfaatan konten dalam bentuk apa pun—termasuk untuk kepentingan sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)—hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari analisapublik.id.