Seratus hari pertama kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto harus menjadi momentum pembuktian bahwa Polri benar-benar hadir untuk masyarakat, terutama rakyat kecil yang selama ini menggantungkan harapan pada keadilan hukum.
Keberhasilan kepolisian tidak cukup diukur dari banyaknya pengungkapan kasus, konferensi pers, penghargaan, atau pemberitaan positif. Ukuran paling mendasar justru terletak pada keberanian menyelesaikan perkara, menindak penyimpangan aparat, dan memberikan pelayanan tanpa membedakan kedudukan sosial masyarakat.
Sejak dilantik pada 1 Oktober 2026, Suyudi membawa visi “Polri Bersama Masyarakat”. Visi tersebut harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata, bukan berhenti sebagai slogan yang menghiasi ruang kerja pejabat kepolisian.
Menjelang evaluasi 100 hari kepemimpinannya, Kapolri perlu memastikan seluruh kapolda, kapolres, hingga kapolsek memahami bahwa masyarakat kecil bukan sekadar objek pelayanan, melainkan pemegang hak yang wajib dilindungi.
Jangan sampai warga yang datang melapor justru pulang membawa kekecewaan. Jangan sampai korban kejahatan merasa dipersulit, sementara pihak yang mempunyai uang, jabatan, atau kedekatan dengan kekuasaan memperoleh perlakuan istimewa.
Polri harus menjadi tempat masyarakat mencari perlindungan, bukan institusi yang membuat rakyat takut memperjuangkan haknya.
Persoalan lain yang patut menjadi perhatian serius ialah hubungan kepolisian dengan insan pers.
Wartawan bukan petugas pencitraan Polri. Tugas jurnalis bukan sekadar menyebarluaskan keberhasilan aparat, melainkan mengawasi penggunaan kewenangan negara agar tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat.
Ketika media memberitakan dugaan penyimpangan anggota, keluhan korban, atau perkara yang tidak kunjung memperoleh kepastian hukum, seharusnya pemberitaan tersebut menjadi bahan evaluasi pimpinan.
Jangan sampai berita kritis hanya dibaca, diteruskan kepada humas, kemudian menghilang tanpa tindak lanjut.
Pertanyaannya, apakah setiap kapolda dan kapolres benar-benar mempelajari kritik wartawan? Apakah substansi pemberitaan diperiksa, atau justru dianggap mengganggu citra institusi?
Humas memang memiliki fungsi komunikasi publik. Namun, humas tidak boleh dijadikan benteng untuk menghindarkan pimpinan dari tanggung jawab menyelesaikan persoalan.
Kapolri perlu membangun mekanisme yang memastikan setiap pengaduan masyarakat dan informasi dugaan penyimpangan yang diberitakan media dapat diverifikasi, diteruskan kepada pejabat berwenang, serta dipantau penyelesaiannya.
Jika ditemukan pelanggaran, tindak tegas sesuai hukum, jika pemberitaan keliru, berikan klarifikasi terbuka berdasarkan fakta.
Kritik bukan permusuhan, kritik merupakan bagian dari pengawasan demokratis terhadap institusi yang memiliki kewenangan besar dalam kehidupan masyarakat.
Tentu wartawan juga harus menjaga integritas, pemberitaan wajib berdasarkan fakta, konfirmasi, keberimbangan, serta menghormati asas praduga tak bersalah.
Kebebasan pers tidak boleh digunakan untuk memeras, mengancam, atau memperjuangkan kepentingan pribadi.
Karena itu, kemitraan Polri dan pers harus dibangun atas dasar profesionalisme, bukan hubungan saling menyenangkan atau menutupi kelemahan masing-masing.
Dalam evaluasi 100 hari mendatang, Kapolri semestinya menetapkan ukuran keberhasilan yang menyentuh kehidupan rakyat, kecepatan pelayanan laporan, keterbukaan perkembangan perkara, penyelesaian pengaduan, penindakan pelanggaran anggota, serta perlindungan terhadap masyarakat rentan.
Kapolda pun harus bertanggung jawab memastikan perubahan tersebut berjalan hingga tingkat polsek, jangan sampai kebijakan humanis terdengar lantang di Mabes Polri, tetapi kehilangan makna ketika berhadapan dengan masyarakat di lapangan.
Polisi yang humanis bukan polisi yang sekadar murah senyum di depan kamera, polisi humanis adalah aparat yang tidak menyakiti hati rakyat melalui kesewenang-wenangan, tidak mempersulit orang miskin, dan tidak mempermainkan harapan pencari keadilan.
Kepemimpinan Suyudi memiliki kesempatan membuktikan bahwa ketegasan hukum dapat berjalan bersama penghormatan terhadap martabat manusia.
Seratus hari bukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan Polri, namun, periode tersebut dapat menjadi tolok ukur awal keberanian pemimpin memperbaiki institusinya.
Jangan biarkan jeritan masyarakat kecil berhenti di meja redaksi, lalu kembali menghilang ketika sampai di meja pejabat kepolisian.
Nama baik Polri tidak dibangun dengan membungkam kritik, melainkan dengan menyelesaikan persoalan yang melahirkan kritik tersebut.
Jika Polri ingin benar-benar berada di hati masyarakat, mulailah dengan menghadirkan hukum yang adil, pelayanan yang beradab, serta aparat yang tidak menyakiti rakyat yang seharusnya dilindungi.
Sebab, rakyat tidak membutuhkan polisi yang hanya terlihat baik dalam pemberitaan, rakyat membutuhkan polisi yang benar-benar bekerja untuk keadilan.
(*) Oleh: Bhayu Indarto, Reporter Hukum & Kriminal Analisapublik.id
