Menguji Tuduhan Iming-Iming Uang, Menjaga Independensi Hakim, dan Menegakkan Hukum sebagai Panglima
DARI SAYEMBARA IJAZAH GIBRAN KE ADUAN ETIK SEMBILAN HAKIM MK
Menguji Tuduhan Iming-Iming Uang, Menjaga Independensi Hakim, dan Menegakkan Hukum sebagai Panglima
Oleh: Abdul Rasyid
Selasa, 13 Oktober 2026
Demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian mengawasi kekuasaan. Namun, pengawasan harus didasarkan pada bukti, bukan prasangka yang berkembang menjadi penghakiman publik.
Prinsip tersebut kembali diuji setelah sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diadukan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pemeriksaan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengaduan diajukan Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi), Pian Andreo Halomoan Manurung, pada 1 Oktober 2026 dengan Nomor 05/MKMK/L/10/2026. Pemeriksaan pendahuluan berlangsung pada 7 Oktober 2026.
Melalui kuasa hukumnya, pengadu menduga adanya iming-iming materiil yang berpotensi memengaruhi independensi hakim, dikaitkan dengan sayembara pembuktian ijazah Gibran yang diselenggarakan Denny Indrayana.
Namun, pengaduan bukan pembuktian, dugaan bukan kesalahan, dan tuduhan bukan putusan hukum.
Sayembara Rp10,28 Miliar, Apa yang Harus Dibuktikan?
Sayembara Denny Indrayana ditutup pada September 2026. Berdasarkan pernyataan penyelenggara yang diberitakan media, total komitmen sumbangan mencapai Rp10.280.173.556 dari 306 penyumbang.
Angka tersebut menarik perhatian publik. Namun, komitmen hadiah sayembara tidak otomatis membuktikan adanya penawaran uang kepada hakim konstitusi.
Harus dibedakan antara janji sumbangan, dana yang benar-benar tersedia, hadiah sayembara, dan dugaan imbalan kepada hakim.
Jika terdapat dugaan penyimpangan, pembuktiannya membutuhkan fakta yang relevan, seperti komunikasi, penawaran, aliran dana, keterlibatan perantara, atau hubungan dengan tindakan hakim.
Tanpa bukti yang dapat diuji secara hukum, tuduhan tidak boleh berubah menjadi vonis.
Putusan MK Tidak Boleh Ditafsirkan Sepihak
Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan minimal setingkat SMA atau sederajat.
Namun, MK tidak membatalkan maupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Tidak ditemukannya bukti meyakinkan dalam persidangan bukanlah putusan yang menyatakan seseorang menggunakan ijazah palsu.
Sebaliknya, permohonan yang tidak dapat diterima juga tidak otomatis menjawab seluruh persoalan administratif mengenai dokumen pendidikan.
Karena itu, putusan harus dipahami berdasarkan amar, pertimbangan hukum, dan batas kewenangan pengadilan, bukan ditafsirkan menurut kepentingan politik masing-masing pihak.
Independensi Hakim dan Pengawasan Etik
Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
Hakim harus terbebas dari tekanan politik, kepentingan ekonomi, dan intervensi pihak berperkara. Namun, independensi tidak berarti terbebas dari pengawasan etik.
MKMK memiliki kewenangan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi berdasarkan prinsip Sapta Karsa Hutama, termasuk independensi dan ketidakberpihakan.
Meski demikian, pemeriksaan suatu perkara oleh hakim tidak dapat langsung dikategorikan sebagai pelanggaran etik tanpa dasar pembuktian yang memadai.
Persoalan administrasi pendidikan, pelanggaran etik, dan dugaan tindak pidana merupakan ranah berbeda yang memiliki mekanisme penyelesaian masing-masing.
Pengawasan harus berjalan objektif, transparan, serta menghormati asas praduga tidak bersalah.
Hukum Harus Menjadi Panglima
Kontroversi ijazah Gibran, sayembara miliaran rupiah, dan pengaduan terhadap sembilan hakim MK seharusnya menjadi momentum memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Jika ditemukan pelanggaran etik, proses berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat bukti tindak pidana, serahkan kepada aparat berwenang. Sebaliknya, jika tuduhan tidak terbukti, jangan biarkan stigma menggantikan keadilan.
Media juga bertanggung jawab memisahkan fakta, dugaan, dan putusan hukum agar masyarakat tidak diarahkan pada kesimpulan menyesatkan.
Demokrasi tidak diukur dari kerasnya tuduhan, melainkan dari kemampuan negara menjamin proses hukum yang adil bagi setiap warga negara.
Hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun pengaruh politik.
Sebab, ketika opini mengalahkan hukum, yang dipertaruhkan bukan hanya kehormatan seseorang, melainkan kepercayaan rakyat terhadap keadilan.
—
Penulis: Abdul Rasyid
Sekretaris Jenderal DPP LPKAN Indonesia, aktivis dan pemerhati kebijakan publik, pendidikan, serta kebudayaan.
