Surabaya, analisapublik.id | Memasuki tahun ajaran baru pasca-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), isu pembelian seragam kerap menjadi momok dan polemik tahunan di kalangan wali murid. Merespons hal tersebut, Dinas Pendidikan mengambil langkah tegas dengan melarang seluruh sekolah untuk mewajibkan siswa barunya membeli seragam melalui institusi atau koperasi sekolah.
Instruksi ini bersifat mutlak dan berlaku secara universal bagi seluruh peserta didik baru, baik yang diterima melalui jalur afirmasi (keluarga tidak mampu), zonasi, prestasi, maupun jalur perpindahan tugas orang tua.
Beri Kemerdekaan Finansial bagi Wali Murid
Kebijakan larangan komersialisasi seragam ini dikeluarkan sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat. Dinas Pendidikan menegaskan bahwa hak untuk menyediakan kelengkapan atribut sekolah sepenuhnya berada di tangan orang tua atau wali murid.
Bagi siswa yang masuk melalui jalur afirmasi, aturan ini jelas menjadi angin segar. Tidak ada lagi paksaan terselubung yang mengharuskan mereka merogoh kocek dalam-dalam. Orang tua diberikan kebebasan penuh untuk membeli seragam di pasar tradisional, toko perlengkapan sekolah di luar, atau bahkan menggunakan seragam layak pakai warisan dari kakak kelas dan kerabat.
Fokus pada Esensi, Bukan Komersialisasi
Langkah ini sekaligus menjadi pengingat bagi para tenaga pendidik dan manajemen sekolah bahwa esensi utama dari tahun ajaran baru adalah pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, bukan ajang meraup keuntungan dari penjualan atribut.
Praktik pengarahan atau pemaksaan pembelian paket seragam dengan dalih keseragaman warna atau penyeragaman bahan tidak lagi dapat dibenarkan. Institusi pendidikan publik harus menjadi ruang yang inklusif, ramah, dan tidak membebani secara finansial.
Pengawasan Ketat dan Potensi Sanksi
Untuk mengawal instruksi ini agar tidak hanya menjadi sekadar macan kertas, Dinas Pendidikan akan melakukan pengawasan ketat di lapangan. Pihak sekolah yang kedapatan masih melakukan praktik “jual paksa” seragam baik secara langsung maupun berlindung di balik nama paguyuban atau koperasi akan menghadapi evaluasi dan sanksi administratif.
Dinas Pendidikan juga mengimbau masyarakat, khususnya orang tua murid, agar tidak takut untuk bersuara dan segera melapor apabila menemukan indikasi pelanggaran aturan ini di sekolah tempat anak mereka bernaung.
Dengan komitmen bersama ini, diharapkan lingkungan pendidikan dapat kembali berfokus pada pembentukan karakter dan kecerdasan anak bangsa, tanpa dicederai oleh beban biaya tak kasatmata yang memberatkan.
