Surabaya – analisapublik.id | Forum Lintas Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Indonesia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menggagas kegiatan Konstruksi Jawa Timur 2026 di Grand City Surabaya. Forum menilai ajang tersebut tidak hanya menjadi wadah pameran dan pertemuan pelaku konstruksi, tetapi juga berpotensi menjadi laboratorium kebijakan yang mampu menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat.
Ketua Forum Lintas Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Indonesia, R. Mohammad Ali, menyatakan bahwa Expo Konstruksi Jatim 2026 telah membuka ruang pertukaran informasi yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha jasa konstruksi dari berbagai daerah di Indonesia.
“Expo ini membuktikan Pemprov Jatim punya keberanian jadi laboratorium kebijakan. Minimal lewat expo ini terjadi lintas informasi yang sangat membantu pelaku dunia usaha jasa konstruksi dari seluruh Indonesia,” tegas R. Mohammad Ali.
Menurutnya, berbagai informasi yang dihimpun selama kegiatan menunjukkan bahwa sektor konstruksi saat ini menghadapi tantangan yang kompleks dan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di Jawa Timur.
Persoalan Konstruksi Dinilai Semakin Kompleks
Berdasarkan temuan lapangan pada Juni 2026, Forum Lintas Rekanan mencatat sejumlah faktor yang berdampak langsung terhadap biaya pelaksanaan proyek konstruksi.
Beberapa di antaranya meliputi harga semen Portland kemasan 50 kilogram yang berada pada kisaran Rp51.700 hingga Rp70.000 per zak atau meningkat sekitar 15–20 persen dibandingkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) APBD 2026. Kenaikan tersebut berdampak pada pembangunan gedung, jembatan, irigasi hingga jalan.
Selain itu, harga aspal hotmix AC-WC tercatat mencapai Rp1.270.000 per ton dan belum termasuk biaya base course maupun mobilisasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak juga disebut memberikan tekanan terhadap biaya operasional proyek.
Forum mencatat harga Pertamax telah naik hingga 32 persen menjadi Rp16.250 per liter, yang berdampak pada biaya mobilisasi alat berat dan distribusi material konstruksi.
Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah juga dinilai turut memicu kenaikan harga berbagai komponen impor seperti material pendukung aspal, besi, dan bahan tambahan konstruksi lainnya.
Dalam keterangannya, Forum turut mengutip pernyataan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri yang mengingatkan Presiden Prabowo mengenai risiko kenaikan harga akibat pelemahan nilai tukar rupiah yang dapat berdampak pada kelompok menengah ke bawah. Dalam sektor konstruksi, kondisi tersebut dinilai turut dirasakan oleh pelaku UMKM konstruksi serta masyarakat sebagai pengguna hasil pembangunan.
Usulkan Hasil Expo Jadi Rekomendasi Resmi Pemprov Jatim
Forum Lintas Rekanan menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memperoleh berbagai data lapangan, masukan dari pelaku usaha, distributor, hingga pabrikan yang dapat dijadikan dasar penyusunan rekomendasi kebijakan.
“Oleh karena itu Forum Lintas mengusulkan: Hasil lintas informasi Konstruksi Jatim 2026 di Grand City ini dibuat sebagai Rekomendasi Resmi Pemprov Jatim kepada Pemerintah Pusat,” lanjut R. Mohammad Ali.
Adapun sejumlah usulan yang diharapkan dapat menjadi bagian dari rekomendasi kepada pemerintah pusat meliputi:
Formula Nasional Adjustment HPS Material Volatil, khususnya untuk semen, aspal, dan BBM agar tidak menggunakan harga tetap ketika kondisi pasar mengalami fluktuasi.
Skema Jaminan Cashflow UMKM Konstruksi Nasional, melalui dukungan Bank Himbara dan penjaminan negara bagi rekanan dengan nilai paket pekerjaan di bawah Rp10 miliar.
Audit Mutu Terbuka Nasional, berupa publikasi hasil uji laboratorium aspal dan beton pada proyek strategis APBN maupun APBD guna menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas pembangunan.
Menurut Forum, apabila rekomendasi tersebut dapat dikawal hingga ke Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan pemerintah pusat, maka Jawa Timur berpotensi menjadi salah satu daerah yang berkontribusi dalam perumusan kebijakan konstruksi nasional.
“Kalau Pemprov Jatim berani mengawal rekomendasi ini ke Kemenkeu, Kemen PUPR, dan Istana, maka Jatim tidak hanya jadi Gerbang Nusantara secara geografis, tapi juga jadi Gerbang Kebijakan Konstruksi Nasional yang Berani dan Jujur. Masalah kompleks yang dihadapi rekanan di Jatim, pasti juga dirasakan rekanan di Sumatera, Kalimantan, Papua,” ujar R. Mohammad Ali.
Ajak Empat Pilar Bersinergi
Forum Lintas Rekanan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor konstruksi untuk bersinergi dalam mengawal kualitas pembangunan dan menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif.
Empat unsur yang dimaksud meliputi pemerintah, asosiasi, rekanan, serta pabrikan. Melalui kolaborasi tersebut, Forum berharap hasil pembahasan dan masukan yang muncul selama Expo Konstruksi Jatim 2026 dapat dirumuskan menjadi satu suara bersama untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Datang ke Grand City, dapat ilmu dan relasi. Pulang dari Grand City, bawa misi: kawal mutu di Jatim, usul kebijakan ke Pusat. Efisiensi boleh, tapi mutu jangan dikorbankan. Rupiah melemah boleh, BBM naik boleh, tapi pembangunan seluruh tatanan harus tetap berjalan dengan cara yang benar,” tutup R. Mohammad Ali.
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
