JAKARTA – analisapublik.id | Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum terus mendorong optimalisasi penggunaan Aspal Buton Olahan (Asbuton) sebagai langkah strategis menuju swasembada aspal nasional. Kebijakan ini diproyeksikan menjadi instrumen utama dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap aspal impor sekaligus memperkuat ketahanan sektor konstruksi jalan.
Langkah tersebut ditegaskan dalam arah kebijakan yang tengah disiapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang menargetkan peningkatan penggunaan asbuton dalam campuran beraspal hingga minimal 30 persen (A30). Saat ini, tingkat pemanfaatan asbuton masih berada di kisaran 4 persen.
Kebijakan ini akan mewajibkan penggunaan asbuton olahan dalam proyek-proyek infrastruktur jalan, sebagai bagian dari upaya substitusi material impor dengan sumber daya dalam negeri. Dengan penerapan target A30, pemerintah memperkirakan ketergantungan terhadap aspal impor dapat ditekan hingga sekitar 50 persen.
Secara substansi, kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap perekonomian nasional. Penggunaan asbuton secara masif dinilai mampu menghemat devisa negara hingga triliunan rupiah, sekaligus mendorong pertumbuhan industri pengolahan aspal dalam negeri yang selama ini belum optimal.
Selain itu, optimalisasi asbuton juga membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor pertambangan, pengolahan, hingga distribusi material konstruksi. Dampak ini diperkirakan akan memberikan efek berantai terhadap penguatan ekonomi daerah, terutama di wilayah penghasil aspal alam seperti Pulau Buton.
Dalam implementasinya, Kementerian Pekerjaan Umum akan memperkuat regulasi teknis, memperluas penggunaan asbuton pada proyek jalan nasional maupun daerah, serta memastikan kesiapan industri dalam memenuhi kebutuhan material sesuai standar konstruksi.
Kebijakan ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun infrastruktur berkelanjutan berbasis sumber daya lokal, sekaligus memperkuat kemandirian nasional di sektor strategis. Dengan demikian, asbuton tidak lagi diposisikan sebagai alternatif, melainkan sebagai komponen utama dalam sistem konstruksi jalan nasional.
Optimalisasi penggunaan asbuton menjadi bagian dari transformasi kebijakan infrastruktur yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kedaulatan ekonomi, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam membangun fondasi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
Sumber: PU Jalan DKI–Jabar
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
