SURABAYA, analisapublik.id — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, mewanti-wanti Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta jajaran pemerintah kabupaten/kota untuk segera meningkatkan level kesiapsiagaan. Langkah ini menyusul adanya peringatan dini dari BMKG terkait potensi badai siklon yang diprediksi bakal menerjang sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Blegur menegaskan bahwa data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak boleh hanya sekadar menjadi arsip. Informasi tersebut harus bertransformasi menjadi kebijakan mitigasi yang konkret guna melindungi warga.
“Peringatan BMKG ini harus dijadikan dasar penguatan mitigasi bencana, bukan justru menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat,” ujar Blegur saat ditemui di Surabaya, Senin (5/1/2026).
Politikus senior ini menyoroti tren perubahan iklim global yang membuat anomali cuaca kian sulit ditebak. Menurutnya, Jawa Timur saat ini berhadapan dengan risiko ganda: hujan lebat disertai angin kencang yang berujung pada ancaman banjir serta tanah longsor.
Kondisi tersebut, kata Blegur, menuntut respons cepat dari pemerintah daerah. Ia meminta Pemprov Jatim aktif menjalin koordinasi lintas sektoral untuk memetakan titik-titik rawan secara presisi.
“Pemerintah provinsi harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memetakan wilayah berpotensi terdampak. Langkah antisipasi harus dilakukan jauh lebih awal, bukan menunggu bencana datang,” tegasnya.
Salah satu poin krusial yang disorot Blegur adalah optimalisasi Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini. Ia meminta dinas terkait memastikan seluruh instrumen EWS di berbagai titik bencana berfungsi 100 persen.
Ia pun berkaca pada negara-negara maju yang memiliki kedisiplinan tinggi dalam urusan mitigasi. Menurutnya, infrastruktur yang mumpuni tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan koordinasi yang solid dan sosialisasi yang masif ke akar rumput.
“Kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menekan jumlah korban jiwa dan kerugian material apabila bencana terjadi,” katanya.
Blegur menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa mitigasi bukan sekadar pengadaan alat, melainkan soal menyelamatkan nyawa masyarakat Jatim. “Dengan kesiapan dan peringatan dini yang baik, dampak bencana dapat diminimalkan,” pungkasnya. (Res)
