JAKARTA – Analisapublik.id – Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir di Pantai Utara (Pantura) Jawa menyusul meningkatnya ancaman banjir rob akibat penurunan tanah dan kenaikan muka air laut.
Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (4/5/2026).
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan dihadiri Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Adenan Rasyid, bersama sejumlah kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di kawasan Pantura.
Dalam arahannya, Agus menegaskan kawasan Pantura merupakan tulang punggung ekonomi nasional, namun menghadapi tekanan lingkungan serius di sejumlah titik seperti Cengkareng, Tangerang, Karawang, Citarum, Cirebon hingga Surabaya.
“Kita harus melindungi Pantura dari berbagai disrupsi. Jika tidak dilakukan langkah taktis, kondisi ini akan terus memburuk dan berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang,” ujarnya.
Ia memaparkan, penurunan muka tanah di kawasan pesisir mencapai 1–20 cm per tahun, sementara kenaikan muka air laut berkisar 0,8–1,2 cm per tahun. Kombinasi dua faktor ini memperparah risiko banjir rob yang kini semakin sering terjadi.
Menurutnya, pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda.
“Pembangunan giant sea wall merupakan program prioritas nasional yang harus segera kita wujudkan bersama,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah terintegrasi. Sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci agar penanganan kawasan pesisir berjalan efektif dan berkelanjutan.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, yang mengamanatkan penanganan terpadu kawasan pesisir.
Kehadiran Kepala BPIW dalam forum tersebut menegaskan dukungan terhadap penguatan perencanaan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi, khususnya dalam menghadapi ancaman perubahan iklim di wilayah pesisir.
Ke depan, percepatan proyek perlindungan Pantura diharapkan tidak hanya menahan laju kerusakan lingkungan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi kawasan pesisir yang menjadi salah satu pusat aktivitas nasional.
Reporter: Rijen Senario
Editor: Respati
Sumber: BPIW
