Surabaya, analisapublik.id 2025 – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma’ruf mendesak perusahaan-perusahaan BUMN untuk lebih gencar berbelanja dan memanfaatkan produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini krusial demi mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia.
“Belanja BUMN pada sektor UMKM itu mencapai Rp40 triliun, jumlah yang sangat besar. Ini adalah pekerjaan rumah (PR) bagi BUMN,” tegas Aminuddin dalam PaDi UMKM Hybrid Expo Conference 2025 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat. Ia menambahkan, “Mohon, selama ada produk yang diproduksi oleh UMKM, seluruh BUMN harus mendukung dan menggunakannya.”
Aminuddin merinci, nilai belanja BUMN untuk UMKM tahun lalu mencapai sekitar Rp40 triliun, atau 5,2 persen dari total belanja BUMN. Ia berharap penyerapan anggaran belanja untuk UMKM ini bisa dimaksimalkan. Menurutnya, hal ini akan mendorong kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Komitmen kecil ini adalah bentuk keberpihakan kita kepada para pelaku UMKM, industri kecil, dan produk dalam negeri, sekaligus upaya penciptaan lapangan pekerjaan,” jelas Aminuddin.
Sebagai contoh konkret, Aminuddin menegaskan bahwa BUMN yang beroperasi di daerah yang memiliki UMKM atau industri kecil penghasil air mineral, wajib menggunakan produk air mineral lokal tersebut dalam operasional mereka. “Contoh kecil, di daerah-daerah kecil ada yang memproduksi air mineral. Mohon BUMN jangan memakai air minum dari industri besar. Nanti saya akan cek,” ancamnya.
Ia menekankan bahwa dukungan BUMN terhadap UMKM sangat penting, sebab pemerataan ekonomi tidak hanya dapat terwujud melalui sektor formal saja. Aminuddin menjelaskan bahwa ekosistem BUMN, dalam lima tahun terakhir, hanya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi 6.500 orang melalui berbagai jalur perekrutan, termasuk Forum Human Capital Indonesia (FHCI).
“Hal itu membuktikan bahwa penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi tidak bisa tercapai jika hanya mengandalkan sektor formal,” ujarnya. Sebaliknya, sektor informal seperti UMKM, yang kini mencapai 66 juta unit, harus menjadi tulang punggung. “Sampai kapan pun penyerapan tenaga kerja tidak akan tercapai kalau hanya mengandalkan sektor-sektor formal. Artinya, BUMN harus memanfaatkan UMKM menjadi tulang punggung,” pungkas Aminuddin. ( wa/ar)
