Yogyakarta, analisapublik.id | Rencana Presiden Prabowo Subianto mendirikan Universitas Republik Indonesia (URI) mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc., meminta pemerintah mengkaji rencana tersebut secara menyeluruh agar tidak tumpang tindih dengan perguruan tinggi dan program pendidikan yang telah berjalan.
Nurmandi menilai pemerintah perlu memperjelas tujuan, bidang akademik, kebutuhan sumber daya manusia, hingga skema pembiayaan URI sebelum institusi baru itu direalisasikan. Kajian tersebut dinilai penting karena perguruan tinggi tidak cukup dibangun hanya dengan menyediakan gedung dan membuka program studi.
Sorotan utama disampaikan terkait arah akademik URI. Pemerintah sebelumnya memproyeksikan kampus tersebut berfokus pada bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) serta kedokteran. Namun, URI juga disebut akan menjadi tempat pembinaan calon pemimpin pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kalau basisnya berasal dari lembaga yang berorientasi pada ilmu sosial dan penyiapan calon pemimpin, sementara fokus pendidikannya diarahkan pada STEM dan kedokteran, kesesuaiannya perlu dikaji kembali,” kata Nurmandi, dikutip dari laman UMY, Jumat (31/7/2026).
Menurut dia, jalur pendidikan untuk menyiapkan calon pemimpin pemerintahan maupun BUMN sebenarnya telah tersedia. Pemerintah dapat memperkuat sekolah kedinasan, program magister manajemen, serta pelatihan eksekutif di berbagai perguruan tinggi yang sudah beroperasi.
Nurmandi juga mengingatkan potensi persaingan perekrutan dosen, terutama apabila URI membuka program STEM dan kedokteran. Bidang tersebut membutuhkan tenaga pengajar berkualifikasi, peneliti, fasilitas laboratorium, tata kelola akademik, dan ekosistem riset yang tidak dapat dibentuk dalam waktu singkat.
Apabila dosen direkrut dari perguruan tinggi lain tanpa diikuti strategi regenerasi, kondisi itu berisiko memindahkan sumber daya yang sudah terbatas, bukan menambah kapasitas pendidikan nasional.
“Persoalannya bukan hanya membangun gedung atau membuka program studi. Perguruan tinggi membutuhkan dosen berkualifikasi, peneliti, laboratorium, tata kelola akademik, serta ekosistem keilmuan,” ujarnya.
Sebagai alternatif, Nurmandi menyarankan pemerintah mengoptimalkan program studi STEM dan kedokteran di kampus-kampus yang telah memiliki infrastruktur, tenaga pengajar, dan sistem akademik. Dengan cara tersebut, anggaran dapat diarahkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, serta fasilitas pendidikan.
Ia juga meminta pemerintah transparan mengenai alasan pendirian URI dan sumber pembiayaannya. Menurutnya, pembentukan perguruan tinggi baru membutuhkan anggaran besar sehingga harus dipertimbangkan secara hati-hati di tengah kebijakan efisiensi dan keterbatasan anggaran pendidikan nasional.
Nurmandi berharap rencana pendirian URI benar-benar berangkat dari kebutuhan strategis, bukan sekadar menambah institusi baru yang berpotensi menduplikasi fungsi perguruan tinggi yang telah ada.
