SURABAYA, analisapublik.id – Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bojonegoro mengintensifkan peranannya sebagai motor penggerak kesejahteraan keluarga melalui pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2025. Forum konsolidasi ini menekankan bahwa seluruh program PKK diarahkan pada aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam Rakerda yang digelar di Pendopo Malowopati, Sabtu (13/12/2025), PKK Bojonegoro menegaskan fokusnya pada peningkatan gizi, kesehatan, dan penguatan ekonomi keluarga di tingkat terkecil.
Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono, menyatakan bahwa gerakan PKK harus bersifat responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Sebagai bagian dari gerakan nasional, PKK di daerah berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan keluarga.
“Fokus kami adalah memastikan program-program PKK benar-benar dirasakan hingga unit terkecil, yaitu keluarga,” ujar Cantika saat membuka Rakerda.
Sepanjang tahun 2025, PKK Bojonegoro telah mengimplementasikan berbagai program yang langsung menyentuh isu mendasar di masyarakat. Program tersebut mencakup:
- Peningkatan Gizi: Mendorong pengembangan dan intensifikasi tanaman pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
- Kesehatan: Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberian makanan tambahan bergizi.
- Pemberdayaan Ekonomi: Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) keluarga dengan fokus pada ekonomi kreatif dan pengembangan produk unggulan daerah.
Selain itu, PKK Bojonegoro secara berkelanjutan menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan keterampilan bagi para kader. Langkah ini dilakukan untuk memastikan transfer pengetahuan dan keterampilan dapat berjalan efektif hingga ke tingkat masyarakat.
Perpanjangan Tangan Pemerintah Turunkan Stunting
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, menegaskan bahwa PKK adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Bojonegoro yang makmur dan bermartabat. Menurutnya, para kader PKK menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan berbagai program prioritas.
“Terutama dalam penurunan angka stunting dan pemberdayaan ekonomi keluarga,” ujar Edi Susanto.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mendukung penuh setiap kegiatan PKK dan membangun sinergi yang kuat.
Edi berharap Rakerda PKK tahun 2025 dapat menghasilkan rumusan program kerja yang lebih efektif, kolaboratif, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, forum ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat baru bagi seluruh jajaran PKK dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
(Res)
