SURABAYA, analisapublik.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bergerak cepat merespons kepungan genangan air yang melanda sejumlah titik usai hujan ekstrem mengguyur Kota Pahlawan sejak Minggu sore (4/1). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung memetakan prioritas penanganan darurat hingga rencana jangka panjang yang akan dieksekusi sepanjang tahun 2026.
Eri mengakui bahwa beberapa wilayah, seperti kawasan Simo, merupakan persoalan menahun yang membutuhkan “operasi” besar. Simo Kalangan dan Simo Hilir disebutnya sebagai wilayah yang selama bertahun-tahun belum tersentuh penanganan komprehensif.
“Banjir di kawasan Simo ini memang sudah lama terjadi. Untuk sementara masih kita tangani dengan mobil pompa PMK. Penanganan permanen Simo Kalangan baru akan kita mulai secara bertahap pada tahun 2026,” ujar Eri Cahyadi di Surabaya, Senin (5/1/2026).
Terkait genangan di Jalan Mayjen Sungkono, Eri menjelaskan adanya langkah taktis yang harus diambil. Ia mengungkapkan, pintu air sengaja ditutup untuk menyelamatkan permukiman di kawasan Pakis yang terancam tenggelam akibat aliran air yang terlalu kuat dari hulu.
Efeknya, air meluap ke badan jalan sisi selatan Mayjen Sungkono. “Kalau pintu air tidak kita tutup, wilayah Pakis bisa tenggelam. Aliran air yang sangat deras menyebabkan saluran lama di Pakis 1B ambrol. Maka kita alihkan sementara genangan ke badan jalan,” jelasnya.
Sebagai solusi permanen untuk wilayah barat, Pemkot Surabaya berencana membangun rumah pompa baru pada tahun 2026 yang akan mengalirkan air menuju Gunungsari dan Ronggolawe.
Tak hanya soal infrastruktur, Eri menyoroti adanya kendala pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan di lapangan. Di Simo Hilir dan Tanjungsari, Pemkot akan melakukan tindakan tegas berupa pembongkaran bangunan yang berdiri tanpa izin di atas lahan yang seharusnya berfungsi sebagai bozem (penampung air) dan sempadan sungai.
“Di Tanjungsari, sungai akan dilebarkan karena saat ini menyempit jauh dari kondisi ideal. Karena mereka tidak memiliki bukti kepemilikan lahan, fungsi sungai akan kita kembalikan sebagaimana mestinya,” tegas Eri.
Sejak menjabat pada 2021, Eri mencatat ada 350 titik rawan banjir di Surabaya. Hingga awal 2026, sebanyak 100 titik telah dinyatakan tuntas, sementara 250 titik lainnya masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Eri menekankan bahwa penyelesaian banjir Surabaya tidak bisa dilakukan sendirian. Pihaknya kini menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian PUPR, terutama untuk menangani saluran alam di Jalan Jemursari serta jalur penghubung Surabaya-Gresik yang hingga kini minim drainase di sisi jalan.
Wali Kota menekankan bahwa banjir di Surabaya bukan hanya persoalan anggaran, melainkan juga ketidaktertiban pembangunan selama puluhan tahun. Ke depan, Pemkot Surabaya akan memperketat syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG).
“Setiap izin bangunan baru wajib dilengkapi saluran drainase. Jika tidak dipenuhi, izin tidak akan diterbitkan. Ukuran saluran untuk rumah tinggal dan rumah usaha harus sesuai fungsinya,” pungkasnya.
Berdasarkan data BMKG, tingginya intensitas hujan di Surabaya belakangan ini juga dipengaruhi oleh fenomena siklon tropis, sehingga masyarakat diminta untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem. (Res)
