JAKARTA – analisapublik.id | Upaya memperkuat perlindungan aset negara dalam dinamika hukum global terus menjadi perhatian serius Kejaksaan Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan oleh R. Narendra Jatna selaku Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dalam kegiatan Pelatihan Perlindungan Hukum Aset Negara dalam Kontrak Internasional dan Keputusan Arbitrase yang digelar Kamis, 16 April 2026 di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta.
Pelatihan tersebut menjadi forum strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam menghadapi kompleksitas sengketa internasional yang semakin meningkat, khususnya terkait kontrak lintas negara dan putusan arbitrase yang berdampak langsung terhadap kepentingan nasional.
Dalam paparannya, Jamdatun menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam memandang posisi negara dalam kontrak internasional. Selama ini, negara kerap diposisikan seolah-olah hanya sebagai subjek hukum privat biasa, padahal dalam praktiknya negara memiliki dimensi kepentingan publik yang jauh lebih luas dan tidak dapat disamakan dengan entitas komersial.
“Pemahaman ini krusial karena menentukan bagaimana negara membangun strategi hukum sejak awal, termasuk dalam menyusun klausul kontrak dan mengantisipasi potensi sengketa,” tegasnya dalam forum tersebut.
Selain aspek hukum materiil, Jamdatun juga menyoroti kelemahan yang masih kerap terjadi dalam disiplin administratif dan tata kelola dokumentasi hukum. Ia menilai, banyak sengketa internasional justru ditentukan oleh kekuatan pembuktian formal, bukan semata argumentasi hukum.
Kurangnya pencatatan terhadap peristiwa hukum penting—seperti notifikasi force majeure—disebut menjadi salah satu titik lemah yang dapat merugikan posisi negara di forum arbitrase internasional. Kondisi ini berpotensi menyebabkan hilangnya legitimasi klaim atau pembelaan negara karena tidak didukung dokumen formal yang memadai.
Lebih lanjut, Jamdatun mengungkap adanya kerawanan pada tahap akhir negosiasi kontrak yang dikenal dengan istilah midnight clause. Klausul ini umumnya disepakati dalam kondisi terburu-buru, namun memuat keputusan strategis seperti pilihan hukum (choice of law) dan forum penyelesaian sengketa yang akan mengikat negara secara jangka panjang.
“Klausul-klausul tersebut sering kali menjadi penentu dalam sengketa, sehingga harus dicermati secara maksimal sejak tahap perancangan,” ujarnya.
Dalam konteks itu, Jamdatun menegaskan pentingnya peran aktif Jaksa Pengacara Negara sebagai garda terdepan dalam menjaga kepentingan negara. Keterlibatan sejak tahap awal penyusunan kontrak dinilai menjadi kunci untuk memastikan setiap klausul telah melalui kajian hukum yang komprehensif.
Pelatihan ini juga menyoroti urgensi pemahaman terhadap mekanisme arbitrase internasional sebagai salah satu forum utama penyelesaian sengketa global. Dengan meningkatnya keterlibatan Indonesia dalam kontrak internasional, kesiapan menghadapi proses arbitrase menjadi faktor strategis dalam melindungi aset negara.
Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai instansi dengan tujuan meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta pemahaman lintas sektor terkait perlindungan hukum aset negara. Diskusi berlangsung interaktif dengan fokus pada studi kasus, strategi mitigasi risiko, serta penguatan tata kelola hukum yang akuntabel.
Melalui pelatihan ini, Kejaksaan berharap terbangun sistem perlindungan aset negara yang lebih kuat, berbasis pada ketelitian hukum, disiplin administratif, serta strategi negosiasi yang matang sejak awal.
Dok: analisapublik.id
Reporter: Respati
Editor: Kiki Juanda, SE
