SURABAYA, analisapublik.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan langkah cepat Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, dalam menindaklanjuti laporan warga terkait distribusi bantuan sosial (bansos) yang dianggap belum merata.
Lurah Pacarkeling, Eny Kurniawati, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemui langsung warga RT 002/RW 001 kawasan Gresikan yang menyampaikan keluhan pada Selasa (13/1/2026). Warga tersebut mempertanyakan status kepesertaan mereka dalam program bantuan pemerintah.
“Warga datang ke Kelurahan Pacarkeling dan sudah kami terima. Intinya, mereka menanyakan mengapa belum tersentuh bantuan padahal merasa masuk kategori tidak mampu,” ujar Eny saat memberikan keterangan pada Jumat (16/1/2026).
Menanggapi keluhan tersebut, Eny menjelaskan bahwa bantuan sosial memiliki klasifikasi dan sumber pendanaan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari pemerintah pusat.
Eny menekankan bahwa pihak kelurahan hanya bertindak sebagai penyalur berdasarkan data yang sudah ditetapkan. “BLT itu penerimanya sudah by name by address (BNBA). Kelurahan bertugas menyampaikan undangan kepada penerima yang namanya sudah tercantum dalam data pusat tersebut,” jelasnya.
Selain bantuan tunai pusat, Pemkot Surabaya juga memiliki intervensi mandiri untuk keluarga miskin (gamis), mulai dari bantuan seragam sekolah hingga program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) atau Dandan Omah.
Dalam koordinasi tersebut, pihak kelurahan juga memberikan klarifikasi mengenai kondisi rumah salah satu warga bernama Robi yang sempat ramai diperbincangkan. Eny menyebut tim lapangan sebenarnya telah melakukan peninjauan sebelumnya.
Namun, terdapat kendala komunikasi di lapangan. Eny mengungkapkan bahwa yang bersangkutan sempat menyatakan keberatan untuk direnovasi. Selain itu, terdapat informasi dari lingkungan sekitar mengenai kondisi kerusakan rumah tersebut.
“Meski begitu, kami tetap memberi perhatian. Secara kasat mata kondisi bangunan memang ada bagian yang tidak layak. Kami terus memberi penjelasan kepada pemilik agar rumah tersebut bersedia diperbaiki melalui pengajuan rehabilitasi Rutilahu ke Baznas,” tambah Eny.
Intervensi Pemberdayaan Ekonomi
Tak hanya urusan hunian, Kelurahan Pacarkeling juga tengah memproses bantuan pemberdayaan ekonomi bagi warga lainnya, seperti Lusi, seorang janda yang menghidupi anaknya dengan berjualan menggunakan rombong pinjaman yang sudah rusak.
“Kami sudah ajukan bantuan rombong ke Baznas untuk Bu Lusi. Selain itu, ada warga lain yakni Bu Wiwik dan Pak Aris yang juga kami usulkan mendapatkan bantuan serupa setelah hasil outreach di lapangan menunjukkan mereka memang layak menerima,” tuturnya.
Imbauan Aktif Melapor
Menutup keterangannya, Eny mengimbau masyarakat Surabaya, khususnya warga Pacarkeling, untuk proaktif melaporkan kondisi sosial di lingkungannya. Warga dapat melapor melalui Kader Surabaya Hebat (KSH), pengurus RT/RW, atau datang langsung ke kantor kelurahan.
Ia menjamin setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual di lapangan guna memastikan bantuan jatuh ke tangan yang tepat. “Pintu kelurahan selalu terbuka. Setiap aduan akan kami cek langsung ke lokasi untuk memastikan objektivitas data,” pungkasnya. (Res)
