JAKARTA, analisapublik.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melepas ratusan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam sebuah misi krusial ke ujung barat Indonesia. Bukan sekadar praktik lapangan biasa, para calon birokrat ini membawa misi khusus: menghidupkan kembali nadi pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang yang sempat lumpuh pascabencana.
Penugasan ini menjadi respons cepat atas kondisi Aceh Tamiang yang menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah akibat banjir bandang dan tanah longsor akhir November silam.
“Praktikkan bersama dengan nanti ASN Kemendagri dan pengasuh, untuk bantu menghidupkan kembali pemerintahan kabupaten, kecamatan, hingga desa-desa,” ujar Tito saat melepas keberangkatan para praja di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (3/1/2026).
Kondisi di lapangan memang jauh dari kata ideal. Tito memaparkan potret buram infrastruktur pemerintahan di sana; kantor-kantor pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga desa masih berselimut lumpur sisa banjir.
Dampaknya fatal. Sistem administrasi terganggu, layanan kependudukan macet, dan infrastruktur teknologi informasi belum bisa beroperasi optimal. Kehadiran praja IPDN diharapkan menjadi tenaga tambahan untuk melakukan akselerasi pemulihan administratif dan pelayanan publik yang sempat mati suri.
Bagi Tito, terjun langsung ke wilayah bencana adalah “laboratorium hidup” bagi para praja. Pengalaman ini dinilai jauh lebih berharga daripada sekadar teori di ruang kelas.
“Ini adalah sebuah kehormatan. Pengalaman terjun langsung menangani persoalan pemerintahan pascabencana adalah pengalaman langka yang belum tentu dirasakan semua orang,” lanjut eks Kapolri tersebut.
Instruksi Presiden , Kolaborasi Lintas Kedinasan
Penugasan ini juga telah masuk ke dalam kurikulum pembelajaran sebagai bagian dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan menjadi komponen penilaian bagi para praja. Langkah progresif Kemendagri ini rupanya mendapat perhatian khusus dari Istana.
Presiden Prabowo Subianto, menurut Tito, memberikan apresiasi tinggi atas pengerahan kekuatan intelektual muda ini ke daerah bencana. Bahkan, Presiden mendorong skema serupa diterapkan pada sekolah kedinasan lainnya di bawah kementerian berbeda.
“Presiden mendukung apabila sekolah kedinasan lain dapat mengerahkan siswanya untuk membantu daerah terdampak sesuai dengan keilmuannya masing-masing,” ungkap Tito.
Ia mencontohkan, sekolah kedinasan di bidang perhubungan bisa dikerahkan untuk memetakan kerusakan sistem transportasi, bandara, hingga pelabuhan kecil di wilayah terdampak. Dengan demikian, pemulihan pascabencana tidak hanya bertumpu pada aspek fisik, tetapi juga aspek sistemik dan manajerial yang berkelanjutan.
(res)
