JAKARTA, ANALISA PUBLIK — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Selain mengejar percepatan pembangunan, Pemprov Jatim juga memperkuat verifikasi agar bantuan tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan Khofifah saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan BSPS yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI secara daring dari Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur di Jakarta, Senin (14/9/2026).
“Kami Pemprov Jawa Timur siap mendukung percepatan BSPS di Jawa Timur. Kami menilai program ini langsung menyentuh masyarakat dan sangat strategis untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni di Jawa Timur,” kata Khofifah.
Berdasarkan data per 14 September 2026, sebanyak 35.344 unit rumah di Jawa Timur mendapat alokasi BSPS yang bersumber dari APBN. Dari jumlah tersebut, 12.371 unit telah memasuki tahap konstruksi atau sekitar 35 persen dengan nilai pencairan mencapai Rp247,42 miliar.
Sementara usulan BSPS yang diajukan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur mencapai 37.853 unit. Sebanyak 15.425 unit telah selesai diverifikasi dan 11.995 unit telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Selain melalui BSPS pemerintah pusat, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Timur juga dilakukan melalui dukungan APBD Provinsi Jawa Timur serta APBD kabupaten/kota.
Pada 2026, sebanyak 5.411 unit RTLH telah tertangani dari target 9.725 unit.
Penanganan RTLH melalui kerja sama Pemprov Jatim dengan Kodam V/Brawijaya yang didukung APBD Provinsi Jawa Timur telah terealisasi 100 persen. Sementara program yang melibatkan Kodaeral V masih dalam proses pengerjaan.
Di tingkat kabupaten/kota, sebanyak 3.711 unit RTLH telah ditangani dari target 7.801 unit atau sekitar 48 persen.
Pemprov Jatim Siapkan Desk Khusus BSPS
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Pemprov Jawa Timur berencana membentuk Desk BSPS sebagai pusat koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Desk ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program BSPS di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Nanti akan kami sesuaikan apakah ditempatkan di Bappeda atau di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim,” jelas Khofifah.
Keberadaan desk tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang ditemukan selama pelaksanaan program di lapangan.
Pemprov Jatim juga akan meningkatkan sosialisasi BSPS agar masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh informasi lebih luas mengenai program tersebut.
Salah satu langkah yang disiapkan yakni memanfaatkan media luar ruang seperti billboard dengan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Jawa Timur.
“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk memaksimalkan pemanfaatan media luar ruang yang dimiliki,” katanya.
Verifikasi Penerima Bantuan Diperkuat
Selain mempercepat pembangunan, Khofifah menekankan pentingnya verifikasi calon penerima sejak tahap awal untuk mencegah tumpang tindih data maupun kemungkinan penerima memperoleh bantuan ganda.
Pemprov Jatim juga berencana memperkuat Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dengan mengoptimalkan sumber daya Taruna Siaga Bencana (Tagana) serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang memenuhi persyaratan.
“Kami akan mencoba melakukan penguatan Tenaga Pendamping Masyarakat atau TPM dengan memaksimalkan dukungan dari Tagana dan TKSK yang sesuai verifikasi sebagai TPM. Saya rasa ini akan sangat membantu,” ujarnya.
Menurut Khofifah, akurasi data penerima menjadi salah satu faktor penting agar program BSPS berjalan efektif dan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
Keberhasilan program bedah rumah, lanjutnya, membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota.
Pasalnya, penanganan RTLH tidak hanya menyangkut kondisi fisik bangunan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, kenyamanan, serta peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
“Kami berharap dengan kolaborasi yang kuat ini, target percepatan bedah rumah dapat tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan di Jawa Timur,” tutur Khofifah.
BSPS merupakan program Kementerian PKP yang ditujukan membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah swadaya agar memenuhi standar hunian yang lebih layak, sehat, dan aman.
Program tersebut juga mendorong partisipasi, kemandirian, serta semangat gotong royong masyarakat dalam memperbaiki rumah penerima bantuan.
“Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni serta alas hak atau kepemilikan tanah yang sah. Karenanya kami akan memberikan dukungan agar program ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkas Khofifah.
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Kepala Biro Administrasi Pimpinan: Pulung Chausar, S.STP., M.Si.
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
