JAKARTA, ANALISA PUBLIK — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan program pelatihan kerja gratis bagi satu juta orang setiap tahun sebagai langkah meningkatkan kompetensi tenaga kerja nasional. Pemerintah juga menargetkan pengembangan jaringan hingga sekitar 60 balai pelatihan kerja untuk memperluas akses pendidikan vokasi di berbagai daerah.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FTPVI) Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
“Kita akan siapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun yang ditanggung secara penuh oleh pemerintah, lengkap dengan sertifikasinya,” ujar Yassierli.
Program ini ditujukan untuk membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat, khususnya pencari kerja, memperoleh keterampilan dan sertifikasi kompetensi tanpa dibebani biaya pelatihan.
Kemnaker Siapkan Penambahan Balai Pelatihan pada 2027
Untuk memperkuat layanan vokasi nasional, Kemnaker merencanakan penambahan 15 hingga 19 balai pelatihan pada 2027. Dengan rencana tersebut, jumlah fasilitas yang dikelola kementerian diharapkan meningkat dari sekitar 40 menjadi mendekati 60 balai.
Selain memperluas fasilitas, Kemnaker berupaya menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Pemerintah mengoptimalkan Labor Market Intelligence (LMI) untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja sekaligus memperbarui Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI).
Kedua instrumen tersebut diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi jenis pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan agar program pelatihan lebih tepat sasaran.
Kompetensi Jadi Kunci Persaingan Dunia Kerja
Yassierli menegaskan pentingnya pendekatan skill-first, yakni menempatkan keterampilan dan kompetensi sebagai pertimbangan utama dalam mempersiapkan tenaga kerja menghadapi kebutuhan industri.
“Yang saat ini dicari oleh perusahaan yang memiliki big data adalah kompetensinya, itu yang disebut dengan skill, dan kita sedang mencoba untuk membangun itu pada angkatan kerja di Indonesia,” jelasnya.
Menurutnya, peningkatan kompetensi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi vokasi, dan dunia industri agar pelatihan sejalan dengan kebutuhan pasar kerja.
Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki sertifikat, tetapi juga menguasai keterampilan praktis untuk memasuki dunia kerja.
Meski demikian, keberhasilan program nantinya perlu diukur melalui pemerataan akses, kualitas pelatihan, kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, serta tingkat penyerapan lulusan.
Melalui perluasan fasilitas dan penguatan pelatihan berbasis kompetensi, Kemnaker berharap produktivitas serta daya saing tenaga kerja Indonesia semakin meningkat.
Sumber: Biro Humas Kemnaker
Reporter: Rijen Senario
Editor: Aris Setyoadji
