YOGYAKARTA, ANALISA PUBLIK — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu proses verifikasi Program Magang Nasional (MagangHub), baik terhadap mitra penyelenggara maupun peserta.
Teknologi tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisis keterkaitan antarkelompok perusahaan, kewajaran kuota magang yang diajukan, hingga mendeteksi pola pendaftaran peserta yang dinilai perlu diperiksa lebih lanjut.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan, dalam proses verifikasi mitra penyelenggara, AI membantu Kemnaker memetakan kemungkinan adanya sejumlah perusahaan yang berada dalam kendali satu operator. Teknologi tersebut juga digunakan untuk membantu menilai bonafiditas perusahaan serta kewajaran kuota magang berdasarkan kapasitas perusahaan.
“AI kita manfaatkan untuk membantu melihat apakah ada kelompok perusahaan yang berada dalam kendali satu operator, bagaimana bonafiditas perusahaan, dan apakah kuota yang diusulkan masih wajar dibandingkan dengan kapasitas perusahaan,” ujar Cris saat kegiatan Monitoring Program Pemagangan Nasional di De Djokja Malioboro Hotel, Yogyakarta, Selasa (29/9/2026).
Pemanfaatan AI juga diterapkan dalam proses seleksi peserta. Menurut Cris, teknologi tersebut membantu menelaah data pendaftar dan lowongan untuk mengidentifikasi pola-pola yang dinilai tidak lazim sehingga dapat diperiksa lebih lanjut oleh petugas.
Analisis itu antara lain mencakup konsentrasi peserta berdasarkan asal perguruan tinggi, sebaran wilayah pendaftar, serta kesesuaian program studi peserta dengan posisi magang yang tersedia.
“Dalam seleksi peserta, AI juga membantu kita melihat pola-pola yang tidak lazim, misalnya peserta pada suatu perusahaan terkonsentrasi dari alumni kampus tertentu, sebagian besar berasal dari luar wilayah perusahaan, atau program studinya tidak sesuai dengan lowongan yang tersedia,” katanya.
Menurut Kemnaker, dukungan teknologi diperlukan karena Program Magang Nasional melibatkan jumlah mitra penyelenggara, lowongan, dan peserta yang besar. Analisis berbasis AI diharapkan membantu petugas melakukan penyaringan awal dan mengidentifikasi pola tertentu agar pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Namun, Cris menegaskan bahwa penggunaan AI tidak menggantikan proses verifikasi yang dilakukan Kemnaker. Hasil analisis teknologi hanya menjadi salah satu bahan pendukung dalam pemeriksaan, sedangkan keputusan tetap dilakukan melalui mekanisme verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sumber: Biro Humas Kemnaker
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
