LUMAJANG, analisapublik.id — Pemerintah pusat kini tak lagi sekadar menjadi pengawas di menara gading dalam urusan dapur keuangan daerah. Lewat pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT), Jakarta memosisikan diri sebagai “pendamping strategis” guna memastikan pemerintah daerah tak lagi ragu mengeksekusi anggaran saat kondisi darurat menghantam.
Pesan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah terkait Pemanfaatan BTT di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, Jumat (19/12/2025).
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa kehadiran pusat bertujuan membedah ruang kebijakan yang sering kali dianggap abu-abu oleh daerah. Pendampingan ini menjadi krusial agar birokrasi di lapangan bisa bergerak gesit tanpa perlu dihantui ketakutan melanggar aturan administratif.
“Pemerintah pusat hadir bukan untuk menghambat, tetapi memastikan setiap langkah daerah sesuai dengan regulasi,” ujar Fatoni. Menurutnya, pemahaman yang presisi terhadap aturan akan membuat kepala daerah lebih berani mengambil keputusan cepat di tengah situasi krisis.
Dilema Administrasi di Wilayah Rawan Bencana
Sinergi ini menjadi kian vital bagi wilayah dengan profil risiko tinggi seperti Kabupaten Lumajang. Dengan bayang-bayang erupsi Gunung Semeru hingga ancaman tsunami di pesisir selatan, respons cepat adalah harga mati.
Selama ini, pemerintah daerah sering kali terjebak dalam dilema: memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat atau menuruti prosedur administratif yang berliku. Celah inilah yang coba ditutup oleh Kemendagri melalui arahan strategis.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyambut baik “turun gunungnya” tim Kemendagri. Bagi perempuan yang akrab disapa Bunda Indah ini, pemanfaatan BTT yang tepat sasaran mustahil terwujud tanpa navigasi regulasi yang jelas dari pusat.
“Kolaborasi ini memastikan setiap rupiah BTT digunakan untuk hal-hal yang benar-benar mendesak. Pusat membantu kami menjaga keseimbangan antara respons cepat dan kepatuhan aturan,” tutur Bunda Indah.
Bukan Sekadar Anggaran
Rapat koordinasi ini mempertegas satu hal: efektivitas dana darurat tidak hanya bergantung pada seberapa besar angka yang tersedia di rekening daerah, melainkan pada solidnya sinergi antara pusat dan daerah.
Dengan kemitraan yang lebih cair, BTT diharapkan tidak lagi menjadi dana “parkir” yang sulit dicairkan, melainkan menjadi instrumen perlindungan nyata bagi warga di tengah bencana. (Res)
