SUMENEP, analisapublik.id – Kabupaten Sumenep kembali mencatatkan deflasi sebesar 0,11 persen pada Agustus 2025. Meski demikian, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi tahunan (year on year) di Sumenep masih sangat tinggi, mencapai 2,69 persen. Angka ini tidak hanya menjadi yang tertinggi di Jawa Timur, tetapi juga melampaui rata-rata nasional. Sementara itu, inflasi kumulatif (year to date) Sumenep berada di angka 1,71 persen.
Kondisi harga yang fluktuatif ini mendorong Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengendalian Inflasi. Diskusi ini dilaksanakan di ruang rapat BRIDA pada Jumat (26/9/2025).
Kepala BRIDA Kabupaten Sumenep, Benny Irawan, menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan pendekatan berbasis riset agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
“Melalui riset ini, output-nya nanti bisa menjadi rekomendasi kebijakan daerah. Evaluasi regulasi, formulasi strategi baru, hingga identifikasi faktor penyebab inflasi perlu dilakukan secara komprehensif,” jelas Benny.
FGD ini melibatkan Lembaga Riset dan Inovasi Universitas Negeri Jember (LRI Unej) serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Benny mengakui, masih ada beberapa OPD yang belum memberikan jawaban lengkap atas instrumen riset yang tengah dijalankan. Oleh karena itu, BRIDA akan melanjutkan dengan pendalaman data dan dialog lanjutan agar masukan dari tiap OPD dapat diintegrasikan secara utuh.
“Inflasi sifatnya fluktuatif, karena itu rekomendasi kebijakan harus selalu diperbarui. Setelah FGD ini, kami akan lanjutkan riset tahap berikutnya agar bisa melahirkan regulasi yang adaptif dan bijak,” tegasnya.
Melalui strategi berbasis riset ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap mampu meredam gejolak harga sekaligus menjaga iklim ekonomi daerah tetap sehat. Upaya ini tidak hanya menyasar stabilitas harga pangan, tetapi juga mendorong produktivitas dan efisiensi program lintas sektor.
(Res)
