Jakarta, analisapublik.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengungkapkan lima strategi utama pemerintah untuk memperkuat ketahanan digital nasional. Strategi ini disusun untuk menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tuntutan masyarakat akan layanan publik yang cepat hingga ancaman siber yang terus meningkat.
Menurut Menteri Rini, tantangan digital saat ini sangat kompleks. Masyarakat menuntut layanan yang mudah, aman, dan terjangkau, sementara teknologi seperti AI, big data, dan IoT terus berkembang pesat. Selain itu, ancaman siber dan perlindungan data pribadi menjadi isu krusial.
”Literasi dan kompetensi digital ASN juga masih belum merata sehingga harus terus diperkuat,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah menetapkan lima strategi:
- Fokus pada Pengguna: Memastikan setiap layanan publik berpusat pada kebutuhan masyarakat (human-centric), inklusif, dan proaktif.
- Regulasi Adaptif: Membangun regulasi dan tata kelola yang fleksibel agar adopsi teknologi bisa lebih cepat.
- Kolaborasi Multipihak: Memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan industri.
- Manajemen Risiko: Mengelola risiko dengan lebih baik melalui identifikasi dan mitigasi di setiap layanan.
- Reskilling dan Upskilling: Melatih ulang dan meningkatkan keterampilan ASN agar siap menghadapi kebutuhan era digital.
Rini menekankan bahwa ketahanan digital tidak hanya soal teknologi. “Ini lebih kepada konsistensi pemerintah untuk hadir melayani masyarakat, bahkan saat menghadapi guncangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketahanan digital dapat terwujud dengan inovasi, adaptasi, dan optimasi operasional berkelanjutan. Hal ini penting agar layanan publik tetap berjalan dan tepercaya.
Menteri Rini juga menyoroti pentingnya kompetensi SDM, terutama bagi ASN. Laporan Future of Jobs dari World Economic Forum menunjukkan bahwa kompetensi masa depan bukan lagi rutinitas administratif, melainkan keterampilan analitik, literasi teknologi, serta penguasaan AI dan big data.
”ASN kita harus siap beradaptasi. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan rutinitas lama, tapi harus mengembangkan keterampilan digital,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa transformasi digital pemerintah harus bergeser dari sekadar penataan prosedur menuju orientasi pada dampak. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah digital 2025-2045 yang mengusung konsep Governance 5.0, di mana masyarakat dipandang sebagai mitra aktif dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan.
Transformasi digital ini juga menjadi bagian integral dari program prioritas Presiden. Rini menyampaikan, kesuksesan program tersebut membutuhkan tata kelola data pembangunan yang kuat.
”Transformasi digital pemerintah harus mengarah pada keterpaduan layanan yang memudahkan masyarakat, bukan hanya menambah aplikasi,” tutup Rini. ( wa/ar)
