Surabaya, analisapublik id -Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Hari Yulianto menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh pelaksanaan program Sekolah Rakyat di wilayah setempat agar benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan tidak disalahgunakan.
“Kami akan mengawal penuh pelaksanaannya dan jangan sampai ada penyimpangan,” ujar Hari Yulianto di Surabaya, Selasa.15/7
Program Sekolah Rakyat sendiri sudah dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Dari total 19 sekolah yang akan dibuka di Jawa Timur sebanyak 12 di antaranya telah resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin (14/7).
Sebanyak 1.183 siswa mengikuti tahap pertama (1A) ini, didukung oleh 12 kepala sekolah, 175 guru, serta 137 tenaga kependidikan.
Sekolah-sekolah tersebut tersebar di sejumlah daerah, antara lain Kota Batu, Malang, Lamongan, Banyuwangi, Pasuruan, hingga Surabaya, dan mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan total 48 rombongan belajar (rombel).
Sementara itu, tahap kedua (1B) yang terdiri dari tujuh sekolah tambahan dijadwalkan mulai operasional pada akhir Juli 2025. Jika keseluruhan tahap berjalan sesuai rencana maka program ini akan memberikan layanan pendidikan bagi total 1.225 anak dari keluarga berpenghasilan terendah (desil 1–2).
“Fokus utama dari Sekolah Rakyat adalah kelompok paling miskin, terutama yang putus sekolah dan tidak tercatat di Dapodik,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia menekankan pelaksanaan di lapangan harus selektif dan tepat sasaran termasuk menyasar masyarakat yang belum menyentuh pendidikan formal.
“Harus benar-benar yang belum tersentuh pendidikan formal. Ini perlu dicermati semuanya. Jangan sampai asal-asalan,” katanya.
Hari juga mengingatkan pentingnya pengawasan rutin agar tujuan program sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun sumber daya manusia yang berkarakter dan terampil.
Menurutnya, pendidikan yang diberikan harus mampu membentuk karakter dan membekali siswa dengan wawasan serta keterampilan yang relevan dengan tantangan masa depan.
“Pastikan program ini dijalankan sesuai amanah. Semua pihak, baik pusat maupun daerah, harus terlibat dan berkomitmen. Ini adalah investasi masa depan bangsa,” tutur Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo itu.( wa/ar)
