JAKARTA, Analisapublik.id – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (DPP LPKAN) Indonesia menyatakan dukungan terhadap Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dukungan tersebut disampaikan di tengah dinamika nasional dan tantangan penegakan hukum yang dinilai semakin kompleks.
Sekretaris Jenderal DPP LPKAN Indonesia, Abdul Rasyid, mengatakan stabilitas kepemimpinan Polri penting agar institusi kepolisian dapat tetap fokus menjalankan tugas pokok menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Stabilitas kepemimpinan adalah kunci. Di tengah tantangan geopolitik, ekonomi, dan digital, Polri harus fokus 100 persen pada tugas pokok,” ujar Abdul Rasyid di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Berdasarkan pemantauan dan pengaduan masyarakat yang diterima LPKAN, sejumlah bidang mendapat perhatian, mulai penegakan hukum, penanganan kejahatan digital, peningkatan pelayanan publik, dukungan terhadap program strategis nasional hingga penguatan profesionalisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
LPKAN juga mengapresiasi pemanfaatan layanan digital seperti Samsat Digital Nasional, SKCK Online dan E-Tilang yang dinilai dapat memangkas birokrasi sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan.
Meski memberikan dukungan, LPKAN menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diperkuat. Lembaga tersebut menyampaikan empat rekomendasi, yakni memperkuat reformasi kultural dan integritas anggota, mempercepat pengembangan kemampuan siber dan forensik berbasis kecerdasan buatan, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengaduan masyarakat, dan menjaga netralitas Polri dari kepentingan politik praktis.
“Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga dengan kerja nyata, bukan hanya narasi,” tegas Abdul Rasyid.
LPKAN berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat pengawasan internal, serta membangun pelayanan yang transparan dan humanis kepada masyarakat. LPKAN juga menyatakan siap menjadi mitra dalam pengawasan, edukasi publik, dan penguatan zona integritas di lingkungan aparatur negara.
